Aceh Tengah – Proses rekrutmen Mitra Statistik untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) menuai sorotan dari sejumlah peserta. Meski tahapan seleksi berjalan lancar sejak pendaftaran dibuka pada 8 hingga 11 Mei 2026, muncul pertanyaan terkait transparansi hasil akhir perekrutan.
Sejak awal pembukaan pendaftaran, antusiasme masyarakat untuk mengikuti seleksi mitra statistik terbilang tinggi. Para peserta mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga wawancara yang berlangsung selama dua hari.
Namun, setelah pengumuman hasil akhir diterbitkan, sejumlah peserta mengaku menemukan kejanggalan yang menimbulkan tanda tanya besar.
Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan melalui media sosial resmi, jumlah peserta yang dinyatakan lulus tercatat sebanyak 203 orang.
Akan tetapi, informasi yang beredar di kalangan peserta menunjukkan jumlah anggota yang tergabung dalam grup WhatsApp Mitra Sensus Ekonomi 2026 mencapai sekitar 294 orang. Selisih sekitar 91 orang inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan dari peserta.
“Kalau yang diumumkan lulus hanya 203 orang, lalu sekitar 91 orang lainnya berasal dari mana? Ini yang menjadi pertanyaan kami,” ujar salah seorang peserta yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang memadai dari panitia terkait perbedaan jumlah tersebut. Berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta melalui sejumlah kanal komunikasi disebut belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Peserta tersebut juga menyoroti sejumlah hal yang dianggap kurang transparan dalam proses seleksi.
Salah satunya terkait informasi mengenai peserta mitra statistik tahun sebelumnya yang diduga mendapatkan prioritas dalam perekrutan tahun 2026.
“Di dalam brosur dan pengumuman resmi tidak pernah dijelaskan bahwa mitra tahun sebelumnya akan otomatis lolos atau mendapatkan perlakuan khusus. Kalau memang ada kebijakan seperti itu, seharusnya disampaikan sejak awal agar semua peserta memahami mekanisme seleksi yang berlaku,” katanya.
Selain itu, peserta juga mempertanyakan sistem penilaian yang disebut berdasarkan peringkat atau rangking. Menurutnya, panitia tidak pernah mempublikasikan hasil perolehan nilai ataupun peringkat peserta sehingga sulit untuk mengetahui dasar kelulusan.
“Panitia pernah menyampaikan bahwa kelulusan berdasarkan rangking tertinggi. Namun sampai pengumuman keluar, tidak ada nilai atau peringkat yang dipublikasikan. Akibatnya peserta tidak mengetahui posisi maupun hasil evaluasi mereka,” ujarnya.
Kritik lainnya juga diarahkan pada mekanisme wawancara yang dinilai kurang terbuka. Beberapa peserta mengaku mendapatkan informasi yang berbeda-beda terkait kebutuhan tenaga lapangan dan pembagian wilayah kerja.
Menurut peserta, apabila memang terdapat kebijakan khusus bagi mitra yang pernah bertugas pada tahun sebelumnya, maka hal tersebut seharusnya dicantumkan secara terbuka dalam persyaratan dan petunjuk teknis seleksi.
“Kami hanya berharap proses rekrutmen ke depan lebih transparan.
Jangan ada informasi yang terkesan ditutup-tutupi. Semua tahapan dan dasar penilaian harus disampaikan secara terang benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun ketidakpercayaan publik,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara maupun BPS setempat belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan jumlah peserta yang diumumkan lulus dengan jumlah peserta yang tergabung dalam grup koordinasi Sensus Ekonomi 2026.
Transparansi dalam proses rekrutmen menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik, terlebih dalam program strategis nasional yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Karena itu, klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara dinilai perlu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan peserta dan menghindari munculnya spekulasi yang lebih luas. ***
