Jakarta – Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si melakukan audiensi dengan Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Kementerian UMKM, Pristyanto, di Kantor Deputi Bidang Usaha Mikro, Lantai 7, Kementerian UMKM, SME Tower Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (23/07/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh Tengah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain daerah terdampak bencana, Aceh Tengah juga merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, penghasil kopi berkualitas dunia, serta sentra produksi berbagai komoditas pertanian yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haili Yoga mengusulkan pengembangan layanan kemasan produk bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagai upaya meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan sejumlah usulan dukungan kepada Kementerian UMKM, antara lain mendorong pelaksanaan program UMKM Aceh Tengah Naik Kelas dan memperluas kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Selain itu, Bupati Aceh Tengah bermohon memperkuat pendampingan usaha serta memfasilitasi akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar, serta pengoptimalan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema pembiayaan strategis lainnya bagi UMKM di Aceh Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Kementerian UMKM, Pristyanto, menyampaikan bahwa Kementerian UMKM terus berperan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM melalui pemberdayaan, digitalisasi, penguatan kemitraan, serta perluasan akses pasar.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM berkembang lebih maju, naik kelas, dan menjadi pilar utama perekonomian nasional maupun daerah.
Dalam audiensi juga dipaparkan perkembangan program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pemulihan UMKM.
“Pemerintah telah mengusulkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro bagi sekitar 200.000 pelaku usaha mikro, masing-masing sebesar Rp3 juta, dan kemudahan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)”, ucapnya.
“Kemudian kita juga akan melakukan perluasan akses pembiayaan bagi kelompok-kelompok UMKM, pengembangan Landing Page UMKM Sumatera Bangkit sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM”, sambungnya.
Terkait pembiayaan, Kementerian UMKM juga menjelaskan berbagai kebijakan relaksasi KUR bagi pelaku usaha terdampak bencana, antara lain pemberian keringanan suku bunga, penyaluran KUR dengan skema khusus yang berlaku mulai 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, relaksasi persyaratan agunan tambahan sejak 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027, serta pembahasan usulan penghapusan kredit bagi debitur yang memenuhi ketentuan sesuai kebijakan pemerintah.
