Oleh ketua LSM LPK DAN ketua kaliber ACEH
Aceh Tenggara – pulargayonews.com | Praktik pungutan liar (pungli) masih terjadi di sektor pertanian. Belakangan, muncul laporan beberapa warga di Aceh Tenggara bahwa Kelompok yang dipakai namun orang lain yang mendapat bantuan tersebut
Dan lebih mengerikan lagi para para calon penerima bantuan itu diminta membayar sejumlah uang hingga Rp 10 sampai ratusan juta untuk memperoleh traktor bantuan Kementerian Pertanian yang dibawa oleh anggota DPR RI sebagai pokir
Padahal kita tahu bahwa Kementan menegaskan, seluruh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) diberikan ke petani secara gratis, tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun.
Dan kita tahu juga Kementan mengutuk,mengecam keras praktik pungutan liar ini dan meminta masyarakat petani melaporkannya ke aparat penegak hukum agar segera ditindak.
Kita juga tahu bantuan alsintan tidak boleh diperjualbelikan atau dikenakan pungutan oleh pihak mana pun. Ia menyebut, jika ditemukan kasus pungutan liar, Kementan mendorong petani melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang.
“Kami sangat mengecam tindakan pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, petani yang menemukan pungutan liar terkait bantuan alsintan laporkan segera ke pihak berwenang dan kami berharap aparat dapat menindak tegas pelaku pungli ini
Di Aceh Tenggara hal tersebut diatas sudah lumrah terjadi,sebab bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kutipan itu ada,baik Melalui rumah Asfirasi maupun melalui Dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara
Alsintan yang diturunkan Bersumber APBN,diberikan kepada kelompok tani bukan menjadi milik pribadi seperti excavator bermerek pindad sudah menjadi milik pribadi keluarga dekat Bupati apakah tidak menyalahi aturan atau sah sah saja.
Kampanye sering menyebutkan hilangkan berantas budaya Korupsi di Aceh Tenggara,emang mudah emang nya berani yang melakukan Korupsi Alsintan,baik jenis jettor roda dua dan Jonder Roda 4 adalah orang terdekat mu mampu kah untuk memberantasnya tanda tanya sebesar bulan.
Jadi penerima bantuN itu sudah di stel siapa siapa yang ditetapkan walaupun Gapoktan milik orang lain milik Desa lain, hilangkan budaya korupsi di kalangan keluarga dekat dahulu baru Bisa Memperbaiki Daerah ini menjadi lebih baik,bukan menjadi kemunduran dari pemerintahan sebelumnya.
Jangan katakan Alsintan tidak bermasalah kalau tidak bermasalah tidak mungkin di ibu kota Kementan pada masa nya itu di cokol KPK dipusat bermasalah saya pastikan di Daerah pun bermasalah.
