Takengon – Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si meninjau langsung proses pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kampung Umang, Kecamatan Linge. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan pembangunan bagi 97 unit huntara yang akan dibangun di kawasan tersebut, rabu (21/02/2026).
Di lokasi, terlihat proses pematangan lahan masih berlangsung, sementara baru dua unit huntara yang mulai terbangun. Setiap unit huntara direncanakan berdiri di atas lahan seluas 10 x 18 meter persegi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperkirakan dibutuhkan lahan sekitar 4 hingga 5 hektar, sementara lahan awal yang tersedia baru sekitar 2 hektar.
Bupati Aceh Tengah menegaskan bahwa pembangunan di Kampung Umang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi dirancang sebagai kawasan pemukiman berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Kita melihat jangka panjang. Pembangunan huntara ini kita arahkan menjadi kawasan hunian tetap (huntap). Karena itu, penataan harus matang, termasuk lokasi masjid dan pos pelayanan kesehatan di dalam kawasan”, ujar Haili.
Ia menjelaskan bahwa proses saat ini difokuskan pada penambahan dan pematangan lahan yang membutuhkan waktu serta dukungan alat berat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pengukuran dan perencanaan ulang agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Tengah, Iwan Januari, menjelaskan bahwa dari lahan awal sekitar 2 hektare, hanya mampu menampung sekitar 40 hingga 50 unit huntara. Untuk itu, pemerintah bersama Dinas Pertanahan dan pihak kampung akan menghitung serta mendesain ulang kebutuhan lahan tambahan untuk sisa unit yang akan dibangun.
“Konsepnya tidak berhenti di huntara. Di depan huntara akan disiapkan huntap, sehingga kawasan ini dapat menjadi model penataan pemukiman pascabencana di Aceh Tengah”, jelasnya.
Sementara itu, Reje Kampung Umang, Wahyu Putra, turut meluruskan isu di masyarakat terkait anggapan keterlambatan pembangunan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kelambanan dari pemerintah, melainkan proses penyiapan lahan yang memang membutuhkan waktu demi keamanan dan kelayakan jangka panjang.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Masyarakat ingin hasil yang baik karena tujuan kami bukan hanya huntara, tetapi sampai ke huntap. Pemerintah juga selalu aktif di lapangan, material dan dukungan sudah tersedia, hanya kondisi lahan yang harus dimatangkan terlebih dahulu”, ujarnya.
Rizkan
