Kutacane – Kunjungan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., ke Kabupaten Aceh Tenggara mendapat sambutan meriah dari jajaran pejabat dan ASN. Namun di balik barisan penyambutan tersebut, muncul pertanyaan kritis dari masyarakat: siapa yang tetap melayani rakyat saat jam kerja ditinggalkan untuk seremoni?
Ketua Kaliber Aceh bersama sepuluh pemuda Aceh Tenggara menyoroti fenomena banyaknya ASN dan pejabat yang terlihat berbondong-bondong menghadiri penyambutan. Menurut mereka, penghormatan kepada pejabat negara memang penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat jauh lebih penting karena merupakan kewajiban utama aparatur pemerintah.
“Kami tidak mempersoalkan kedatangan Menteri. Yang kami pertanyakan adalah apakah pelayanan publik tetap berjalan normal atau justru terganggu karena sebagian besar ASN meninggalkan tugasnya untuk ikut dalam agenda penyambutan,” tegas Ketua Kaliber.dan sepuluh pemuda
Masyarakat setiap hari membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan, dan berbagai layanan pemerintahan lainnya. Jika loket pelayanan kosong, berkas tertunda, dan warga harus menunggu hanya karena kegiatan seremonial, maka yang dirugikan adalah rakyat.
ASN digaji dari uang rakyat untuk bekerja dan memberikan pelayanan. Penyambutan tamu negara cukup dilakukan secara proporsional oleh perwakilan yang ditunjuk, sementara pegawai lainnya tetap menjalankan tugas pelayanan di kantor masing-masing.
“Kehormatan kepada tamu negara harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Jangan sampai yang ditonjolkan hanya barisan penyambutan dan dokumentasi, sementara pelayanan publik terabaikan,” lanjutnya.
Kaliber Aceh mendesak pimpinan daerah serta seluruh kepala OPD melakukan evaluasi terhadap pola penyambutan pejabat tinggi negara di masa mendatang agar lebih efisien, profesional, dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Kedatangan Menteri BKKBN sejatinya membawa pesan penguatan pelayanan keluarga dan kependudukan. Ironis jika semangat pelayanan tersebut justru tercoreng oleh terganggunya pelayanan publik akibat mobilisasi ASN secara berlebihan.
Rakyat Aceh Tenggara tidak membutuhkan keramaian seremoni. Rakyat membutuhkan kantor yang tetap buka, pegawai yang tetap bekerja, dan pelayanan yang tetap berjalan. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan banyaknya pejabat yang berbaris di pinggir jalan, melainkan seberapa baik hak-hak masyarakat dilayani setiap hari.ujar dahrinsyah
