Oleh Ketua Kaliber Aceh Zoel Kenedi
Kutacane – pilargayonews.com | Seolah sudah menjadi makanan sehari-hari, pembicaraan tentang korupsi tak pernah berhenti. Entah apa yang merasuki para pejabat yang ada di Daerah ini, sampai tega membiarkan rakyat menderita,Gaji Siltap Perangkat Desa hingga 5 bulan belum dibayarkan , sementara mereka asyik dengan mobil Dinas yang baru dengan harga milyaran rupia.
Temuan terbaru, terungkapnya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknun camat Leuser dimana seorang camat mematok hingga Puluhan juga untuk sebuah Desa yang sudah cair Dana Desa Tahap dua.
Namun apa yang dilakukN camat tersebut tidak mungkin terlepas dari arahan dek atasan langsung mustahil camat melakukannya tanpa ada perintah dari junjungannya yang berakhir dengan menon aktifkan camat tersebut oleh Bupati Aceh Tenggara,ini sesuatu keberhasilan seorang Bupati kah atau kemunduran dari seorang pimpinan.
Belum lagi masalah yang kian menjadi buah bibir , seperti temuan BPK RI di rumah sakit umum Daerah Sahudin Kutacane,belum lagi Siltap Perangkat Desa belum terbayarkan dengan alasan klasik uang daerah Kosong untuk membayarkan Siltap Perangkat Desa tersebut.
Masalah temuan di Rumah sakit umum nyata dan sudah dinyatakan korupsi ,kenapa pemerintah Daerah tidak merekomendasikan ke pihak APH untuk segera menjadikan tersangka baik itu direktur Rumah sakit itu sendiri maupun pihak yang terlibat , Bupati tinggal perintah bukan membiarkan Bola liar kesana kemari.
Sementara untuk Siltap perangkat desa,tidak perlu mencari cari kesalahan pemerintahan sebelumnya,namun semustinya cari solusi agar tidak berlarut-larut,nah disini lah kita mau tahu peranan $
DPC APDESI Kabupaten Aceh Tenggara sebagai payung pelindung dari Perangkat Desa jangan diam memperjuangkan Hak dari perangkat Desa.
Pemerintah Presiden Prabowo -Gibran saat ini mempunyai program untuk mengikis Korupsi dari negara kesatuan Republik Indonesia,tapi di daerah Seperti kabupaten Aceh Tenggara pemerintahan saat ini seperti membiarkan kolusi yang mengakibatkan Korupsi merajalela dimana mana.
Mulai dari Siltap ,kutipan menajdi Penjabat Pengulu, yang bermain Oknun Anggota DPRK Agara melalui kaki tangannya,baik itu pengurus kebunnya , supir pribadinya itu terjadi semua di seluruh kecamatan yang habis masa jabatannya sebagai kepala Desa dan hal itu tidak mungkin tidak diketahui oleh pembuat SK Penjabat Kepala Desa tersebut.
Namun, kondisi di lapangan sepertinya jauh panggang dari api. Karena percuma saja kalau yang dipotong hanya daunnya, tetapi akarnya masih menjalar dan mencengkeram kuat di tanah bumi sepakat segenep , berantas Korupsi hanya selogan omon omon disetiap pertemuan,namun kenyataannya itu hanya sebagai pembiaran untuk memuluskan aksi dari koleganya.
Sistem Kapitalisme – Sekulerisme yang masih diterapkan di Indonesia, maupun Daerah adalah akar permasalahan dari menjamurnya para koruptor di Aceh Tenggara. Penerapan sistem Kapitalisme – Sekulerisme telah membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik, pada berbagai bidang dan level jabatan.
Apa lagi Pilkada dan pileg belum lama berakhir tentunya para elite banyak menghamburkan uang untuk menjadi pemenang .Otomatis, dia akan menghalalkan berbagai cara untuk melepaskan dirinya dari sandera utang politik. Miris dan menyedihkan.
Permainan yang selalu dipertontonkan di hadapan masyarakat yang hanya dapat menangis menjalani nasib sebagai rakyat jelata. Marah dan kecewa, tapi tak mampu berkata-kata.
Money is an epitome of human power, uang adalah lambang dari kekuasaan manusia. Kalau sudah seperti ini, rakyat adalah pihak yang paling terdzolimi.
Selain itu, faktor yang berperan dalam merebaknya korupsi saat ini adalah kepribadian seseorang yang tidak mencerminkan sikapnya sebagai seorang muslim Apalagi Seorang Pemimpin
