Ridwan Bin Kamaluddin Divonis Bersalah dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Takengon

- Editor

Senin, 17 Maret 2025 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Takengon – pilargayonews.com | Jaksa Penuntut Umum mendengar sidang Pembacaan Putusan Perkara Pembunuhan A.N Tersangka Ridwan Bin Kamaluddin bertempat di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Takengon Jl. Yos Sudarso Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.Senin 17 Maret 2025

Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ridwan Bin Kamaluddin dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Risdian. Sidang pembacaan putusan berlangsung di Ruang Sidang Kartika, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rahma Novatiana, S.H., didampingi Hakim Anggota Chandra Khaerunas, S.H., M.H., dan Bani Muhammad Alif, S.H.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evan Munandar, S.H., M.H., hadir bersama penasihat hukum terdakwa. Sementara itu, Ridwan mengikuti jalannya persidangan dari dalam Rutan Klas IIB Takengon.

Kronologi Pembunuhan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa terbukti menyerang korban dengan sebilah parang, menebas kepala dan wajahnya secara berulang kali, sebelum akhirnya menggorok lehernya. Tindakan tersebut dilakukan karena terdakwa mencurigai adanya hubungan antara istrinya dengan korban.

Baca Juga:  Babinsa Koramil 07/Atu Lintang Laksanakan Komsos Bersama Warga Desa Merah Muyang

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan sejak 15 November 2024 dan membawa parang dari rumahnya untuk melakukan aksi tersebut.

Putusan Pengadilan

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dan tetap menahannya di Rutan Klas IIB Takengon.

3. Barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan kepada keluarga, sedangkan parang dan pakaian terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding.

Rizkan

Berita Terkait

Kapolres Aceh Tengah Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Malam Takbiran dan Sholat Idul Adha 1447 H
‎Pemuda-Pemudi Kampung Hakim Bale Dedalu Gelar Pemilihan Ketua Periode 2026–2031
‎Babinsa Koramil 04/Bintang Gotong Royong Bersama Warga di Desa Gele Pulo
‎Babinsa Koramil 04/Bintang dan Bhabinkamtibmas Perkuat Sinergi Melalui Komsos Bersama Warga
Sambut Idul Adha 1447 H, Pemkab Aceh Tengah Gelar Takbir Keliling Gempita dari Masjid Agung Ruhama
Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Aceh Tengah Bangun Harapan Baru Lewat Rumah Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu
Gerakan Pangan Murah Berakhir Di Bebesen, Wabup Muchsin Harap Ringankan Kebutuhan Warga Jelang Idul Adha
‎Babinsa Koramil 06/Jagong Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Melalui Komsos di Wilayah Binaan
Berita ini 99 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 14:32 WIB

Kapolres Aceh Tengah Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Malam Takbiran dan Sholat Idul Adha 1447 H

Selasa, 26 Mei 2026 - 07:48 WIB

‎Pemuda-Pemudi Kampung Hakim Bale Dedalu Gelar Pemilihan Ketua Periode 2026–2031

Selasa, 26 Mei 2026 - 05:19 WIB

‎Babinsa Koramil 04/Bintang Gotong Royong Bersama Warga di Desa Gele Pulo

Selasa, 26 Mei 2026 - 05:17 WIB

‎Babinsa Koramil 04/Bintang dan Bhabinkamtibmas Perkuat Sinergi Melalui Komsos Bersama Warga

Senin, 25 Mei 2026 - 13:31 WIB

Sambut Idul Adha 1447 H, Pemkab Aceh Tengah Gelar Takbir Keliling Gempita dari Masjid Agung Ruhama

Senin, 25 Mei 2026 - 06:49 WIB

Gerakan Pangan Murah Berakhir Di Bebesen, Wabup Muchsin Harap Ringankan Kebutuhan Warga Jelang Idul Adha

Senin, 25 Mei 2026 - 05:06 WIB

‎Babinsa Koramil 06/Jagong Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Melalui Komsos di Wilayah Binaan

Senin, 25 Mei 2026 - 04:15 WIB

Dugaan Mark Up Kontrak Konsultan Hukum Beranggaran Rp13,5 Miliar Dibidik, 3 Pejabat PLN Pusat Diperiksa Kejati DKI

Berita Terbaru