TAKENGON — Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah bergerak cepat mengamankan nasib belasan satuan pendidikan yang berada di zona merah rawan bencana. Berdasarkan pendataan terbaru, sebanyak 17 sekolah di wilayah tersebut harus segera direlokasi akibat mengalami kerusakan struktur yang parah, salah satunya adalah SDN 10 Linge yang sempat viral di media sosial.
Pernyataan bersama ini disampaikan langsung oleh Jamjam Muzaki dari Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), yang didampingi oleh Muhammad Kasman dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Muhammad Safran dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, serta Nikmah dari Dinas Pendidikan Aceh Tengah bersama Tim lainnya, setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak.
Sebagai langkah darurat untuk menyelamatkan proses belajar-mengajar, aktivitas 93 siswa SDN 10 Linge yang sebelumnya telantar di tenda darurat kini resmi dialihkan ke ruang kelas milik SMPN 26 Takengon. Langkah taktis ini diambil mengingat lokasi kedua sekolah berada persis berdampingan. Selain itu, SMPN 26 Takengon saat ini hanya tercatat memiliki 46 siswa, sehingga terdapat beberapa ruang kelas kosong yang representatif dan aman untuk langsung difungsikan.
”Kami mengarahkan agar sisa siswa yang berada di tenda darurat segera dialihkan untuk menumpang di kelas kosong milik SMPN 26 Takengon. Langkah ini penting agar anak-anak tidak perlu lagi belajar di bawah terik tenda dan bisa mendapatkan suasana belajar yang jauh lebih nyaman dan layak, ujar Jamjam Muzaki perwakilan tim gabungan tersebut.Langkah Strategis Jangka Panjang dan Pembebasan Lahan
Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah bersama tim gabungan telah menyepakati penyediaan lahan relokasi permanen seluas ± 1,5 hektare. Lahan siap bangun ini nantinya akan menampung kompleks baru bagi SDN 10 Linge dan SMPN 26 Takengon, dengan jarak sekitar 500 meter dari posisi bangunan lama (*existing*).
Guna mempercepat legalitas dan pembebasan lahan, Bupati Aceh Tengah dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Senin pekan depan untuk menghadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pertemuan tersebut mengonfirmasi agenda penyerahan surat kepada Satgas Penataan Ruang dan Rumah Tangga (PRR) Kemendagri terkait akselerasi pembebasan lahan fasilitas publik sekaligus pemukiman baru bagi warga terdampak.
Dari total 17 sekolah yang masuk daftar relokasi, tiga di antaranya dipastikan telah terakomodasi dalam anggaran Rehabilitasi Vital (Revit) Tahap 1 TNI. Sementara sekolah lainnya yang semula direncanakan melalui skema swakelola *in-situ* (perbaikan di tempat), kini dialihkan menjadi proyek relokasi penuh demi menjaga keselamatan jangka panjang peserta didik.
Sembari menunggu proses birokrasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) rampung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan solusi transisi yang cepat. Bermitra dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), pembangunan Ruang Kelas Darurat (RKD) dijadwalkan mulai dibangun besok, Sabtu (6/6/2026).
MDMC akan mendirikan 3 lokal RKD untuk SDN 10 Linge dan 2 lokal RKD untuk SMPN 26 Takengon. Lokasi kelas darurat ini sengaja ditempatkan persis di samping area Hunian Sementara (Huntara) warga agar memudahkan aksesibilitas siswa. Targetnya, pada Tahun Ajaran Baru mendatang, para siswa sudah bisa meninggalkan gedung tumpangan dan menempati RKD tersebut.
Guna menunjang operasional pada masa transisi ini, Tim Kemendikdasmen menginstruksikan pihak sekolah untuk segera mengoptimalkan penyerapan dana bantuan operasional darurat yang telah dicairkan ke rekening mereka.
Saat ini, baik SDN 10 Linge maupun SMPN 26 Takengon telah mengantongi Bantuan Operasional Pembelajaran Darurat masing-masing sebesar Rp25 juta dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk pengadaan mebeler sementara dan perangkat TIK kantor.
Khusus SDN 10 Linge, Direktorat Sekolah Dasar mengucurkan dana tambahan berupa Voucher Bantuan Operasional Bencana senilai Rp30 juta. Akumulasi dana stimulus sebesar Rp55 juta ini diarahkan untuk membiayai pembersihan sisa material lumpur yang mengeras di sekolah asal, menata ruang belajar darurat, serta menambah pasokan buku bacaan siswa.
Di sisi lain, tim gabungan mengingatkan bahwa momentum pemulihan pascabencana ini harus dibarengi dengan reorientasi pelayanan pendidikan secara makro di Aceh Tengah. Proses relokasi 17 sekolah ini diharapkan tidak sekadar memindahkan bangunan lama, melainkan menjadi momentum pemetaan ulang sebaran siswa.
Melalui opsi penggabungan (*regrouping*) atau redistribusi siswa yang proporsional, pembangunan fasilitas pendidikan baru ke depan diharapkan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan benar-benar mengikuti konsentrasi titik pemukiman baru warga setelah direlokasi dari zona merah.
