TAKENGON – Reje Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Iman Ahmadi, berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memangkas Dana Desa tahun 2027, khususnya bagi kampung yang berada di wilayah rawan dan terdampak bencana hidrometeorologi.
Menurut Iman, kebijakan Dana Desa ke depan perlu memiliki fokus yang lebih kuat pada pemulihan pascabencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur dasar desa.
“Wilayah Tengah Aceh sangat membutuhkan Dana Desa. Kami berharap kebijakan Dana Desa 2027 tidak hanya melihat aspek pemerataan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kampung yang terdampak bencana dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Iman.
Fokus Kebijakan Dana Desa
Iman mengusulkan agar arah kebijakan Dana Desa 2027 memberikan ruang yang cukup bagi kampung untuk menangani beberapa kebutuhan strategis, terutama air bersih, jalan, jembatan, drainase, akses transportasi, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.
Menurutnya, kebutuhan tersebut merupakan bagian dari pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.
“Kalau air bersih rusak, jalan dan jembatan terganggu, akses masyarakat terputus, maka kehidupan ekonomi dan pelayanan dasar ikut terganggu. Karena itu, Dana Desa sangat penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan,” katanya.
Ia menilai Dana Desa juga perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan kampung dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana hidrometeorologi serta perubahan iklim.
“Jangan menunggu bencana datang baru kita bergerak. Dana Desa harus memberi ruang kepada kampung untuk melakukan pencegahan, memperkuat infrastruktur dan membangun ketahanan masyarakat sejak awal,” ujarnya.
Desa Harus Punya Ruang Fiskal
Iman mengatakan, pemerintah kampung merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, desa harus memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merespons persoalan yang muncul di lapangan.
“Kami tidak meminta Dana Desa hanya untuk membangun fisik. Kami ingin Dana Desa menjadi instrumen untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat ketahanan kampung,” katanya.
Di Kampung Keramat Mupakat, kata Iman, arah pembangunan terus didorong melalui berbagai program, seperti sentra ketahanan pangan, ekonomi sirkular melalui bank sampah, pengelolaan lingkungan, normalisasi drainase dan gotong royong masyarakat.
Program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya membangun kampung yang lebih tangguh menghadapi tekanan lingkungan dan bencana.
“Bagi kami, pembangunan kampung harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Air bersih harus tersedia, jalan dan jembatan harus layak, drainase harus berfungsi, pangan masyarakat harus kuat dan lingkungan harus terjaga,” katanya.
Jangan Samakan Semua Wilayah
Iman juga berharap kebijakan Dana Desa tidak menerapkan pendekatan yang sama terhadap seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kerawanan masing-masing daerah.
“Setiap kampung memiliki persoalan yang berbeda. Kampung yang berada di wilayah rawan bencana tentu membutuhkan kebijakan anggaran yang berbeda dengan wilayah yang tingkat risikonya lebih rendah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan afirmasi atau ruang kebijakan khusus bagi wilayah yang terdampak bencana, sehingga Dana Desa tetap mampu menjadi instrumen pemulihan sekaligus pencegahan.
“Negeri kami terdampak bencana yang meluluhlantahkan banyak sisi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kemampuan fiskal kampung justru semakin terbatas. Kami membutuhkan dukungan agar bisa bangkit dan membangun kembali,” tegas Iman.
Ia menambahkan, penguatan Dana Desa juga sejalan dengan semangat membangun Indonesia dari desa dan dari bawah. Desa, menurutnya, bukan hanya objek pembangunan, tetapi menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Harapan kami kepada Presiden Prabowo, Dana Desa 2027 tetap kuat dan berpihak kepada kampung yang membutuhkan. Jangan sampai kampung terdampak bencana kehilangan ruang untuk memulihkan kebutuhan dasar masyarakat dan membangun ketahanan ke depan.”
“Wilayah Tengah Aceh sangat membutuhkan Dana Desa. Kami ingin bangkit, memperbaiki yang rusak, menjaga lingkungan, memperkuat pangan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak,” pungkasnya.
