Aceh Tengah — Wacana pelibatan kantin sekolah sebagai tempat pengelolaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari Yasnizar YZ, selaku PIC Yayasan Saudagar Rakyat Aceh.
Yasnizar menilai, apabila kantin sekolah nantinya dialihfungsikan menjadi tempat pengolahan atau dapur MBG, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang. Menurutnya, selain memastikan makanan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Ia mengatakan, sekolah memiliki fungsi utama sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan. Sementara dapur MBG memiliki aktivitas operasional tersendiri, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, persiapan bahan, proses memasak, pengemasan hingga pendistribusian makanan kepada siswa.
Karena itu, apabila seluruh aktivitas tersebut dilakukan di dalam lingkungan sekolah, perlu ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu kenyamanan siswa maupun tenaga pendidik.
“Kalau kantin sekolah dijadikan dapur MBG, ini juga harus dikaji. Jangan sampai aktivitas dapur yang fokus pada penyediaan makanan justru berbenturan dengan kegiatan belajar mengajar.
Sekolah memiliki fungsi utama sebagai tempat pendidikan, sehingga kenyamanan proses belajar anak-anak tetap harus menjadi perhatian,” ujar Yasnizar YZ.
Bukan Hanya Persoalan Lokasi
Menurut Yasnizar, kantin sekolah memang memiliki keunggulan karena lokasinya dekat dengan siswa sebagai penerima manfaat. Namun, kedekatan lokasi tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan apakah sebuah kantin layak dijadikan tempat pengelolaan makanan MBG.
Ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan, seperti kelayakan fasilitas, kebersihan, keamanan pangan, kualitas bahan makanan, kapasitas produksi, kemampuan tenaga pengelola, serta pemenuhan standar gizi dan porsi makanan.
“Jangan hanya melihat kantin sebagai tempat yang dekat dengan siswa, tetapi juga harus melihat fungsi dan kondisi lingkungan sekolah secara keseluruhan,” katanya.
Ia menambahkan, aktivitas dapur MBG berpotensi menimbulkan lalu lintas orang dan barang, aktivitas penerimaan bahan, suara, aroma masakan, hingga kegiatan distribusi makanan. Apabila tidak diatur dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berbenturan dengan proses pembelajaran.
“Kalau kantin dialihfungsikan menjadi dapur MBG, harus dipastikan aktivitas memasak, pengolahan, distribusi, dan kegiatan lainnya tidak mengganggu proses belajar mengajar,” tegasnya.
Standar Gizi dan Keamanan Pangan Tetap Utama
Yasnizar juga mengingatkan bahwa pengelolaan makanan MBG memiliki tuntutan yang berbeda dengan aktivitas kantin sekolah pada umumnya.
Makanan yang disediakan harus mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat dalam jumlah tertentu, dengan tetap memperhatikan kandungan gizi, porsi, kualitas bahan, kebersihan serta keamanan pangan.
“Yang harus dipastikan bukan hanya makanannya sampai kepada anak-anak. Tetapi apakah kandungan gizinya sesuai, porsinya sesuai, bahan yang digunakan memenuhi standar, dan proses pengolahannya benar-benar memperhatikan keamanan pangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila pihak kantin akan diberikan tanggung jawab mengelola makanan MBG, perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki.
Kantin yang belum memenuhi persyaratan, kata dia, sebaiknya mendapatkan pembinaan terlebih dahulu sebelum diberikan tanggung jawab sebagai pengelola makanan MBG.
Di sisi lain, Yasnizar menilai keberadaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) tetap memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Ia berpandangan, apabila dalam pelaksanaan SPPG ditemukan kekurangan, langkah yang dapat dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan, bukan serta-merta meninggalkan sistem yang sudah berjalan.
“SPPG yang sudah berjalan jangan langsung dianggap tidak diperlukan. Kalau ada kekurangan, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Yang kita cari adalah bagaimana pelaksanaan MBG bisa semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak,” katanya.
Menurutnya, kantin sekolah dapat saja dilibatkan apabila memang memenuhi seluruh persyaratan. Namun, perubahan pola pengelolaan harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah.
Selain persoalan teknis, Yasnizar menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, apabila pengelolaan makanan dilakukan melalui banyak titik, termasuk kantin sekolah, maka mekanisme pengawasan harus semakin jelas. Pembagian tanggung jawab juga perlu ditentukan sejak awal agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada pengadaan dan pengelolaan anggaran, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga harus jelas, mulai dari bahan makanan, proses pengolahan, sampai makanan diterima oleh siswa,” jelasnya.
Yasnizar berharap setiap kebijakan terkait pelaksanaan MBG tetap menempatkan kepentingan anak-anak sebagai penerima manfaat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, program MBG dan proses pendidikan harus dapat berjalan beriringan. Upaya memenuhi kebutuhan gizi siswa jangan sampai menimbulkan persoalan baru terhadap kenyamanan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar.
“Program MBG bertujuan memberikan manfaat kepada anak-anak. Karena itu, jangan sampai dalam upaya memenuhi kebutuhan makanan bergizi, justru muncul persoalan baru yang mengganggu aktivitas belajar mereka,” pungkas Yasnizar YZ.
