Jakarta – Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si., didampingi Kepala Dinas Pangan Aceh Tengah Rizky Mahtuah Munte, mengusulkan dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (03/11/2026), di Gedung E Lantai 6, Jakarta Selatan.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Indra Wijayanto, S.T., M.SE., serta Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si. Pertemuan membahas langkah pengendalian inflasi dan kelancaran distribusi pangan di Aceh Tengah pascabencana.
Bupati Haili Yoga menjelaskan, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana menghambat operasional pengangkutan barang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan ongkos angkut, sehingga turut mendorong kenaikan harga pangan di tingkat masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dukungan FDP dapat membantu memperlancar distribusi pangan dan menekan beban biaya angkutan, terutama untuk komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Upaya tersebut mendapat apresiasi dalam evaluasi Hari Pangan Nasional, dengan capaian GPM Aceh Tengah berada pada peringkat ke-37 nasional dan peringkat kedua di Provinsi Aceh.
Selain FDP, Pemkab Aceh Tengah turut mengusulkan dukungan kendaraan operasional untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta kendaraan laboratorium guna memperkuat pengawasan keamanan pangan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Indra Wijayanto, menyampaikan bahwa penanganan distribusi pangan saat bencana perlu didukung kolaborasi dan ketersediaan informasi. Ia mendorong agar dipetakan terlebih dahulu kerja sama antardaerah yang selama ini telah berjalan antara Aceh Tengah dan daerah lain.
Ia juga menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait peluang distribusi pangan melalui jalur udara. Skema tersebut dapat dimanfaatkan daerah, termasuk ketika menghadapi kondisi tertentu seperti panen raya.
Menurutnya, pemerintah pusat pada prinsipnya dapat membantu melalui fasilitasi distribusi pangan berdasarkan kebutuhan dan permintaan TPID serta para pemangku kepentingan yang menangani pengendalian inflasi.
