‎Presma UGP Soroti Pernyataan Ketua KNPI Aceh Tengah, Minta Sejarah Kampus Tak Diabaikan

‎ACEH TENGAH – Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Asraf, menyampaikan keberatan terhadap narasi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Tengah terkait polemik pengembangan perguruan tinggi di Tanah Gayo.
‎
Asraf menilai, pernyataan tersebut perlu mempertimbangkan aspek sejarah berdirinya Universitas Gajah Putih (UGP), yang menurutnya merupakan institusi pendidikan awal atau cikal bakal lahirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon, yang saat ini tengah diperjuangkan untuk beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
‎
Menurut Asraf, upaya mendorong kemajuan salah satu perguruan tinggi tidak seharusnya mengabaikan keberadaan dan sejarah perguruan tinggi lainnya.
‎
“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lebih sigap menanggapi permasalahan kedua universitas ini. Jangan mengorbankan sisi lain yang merupakan induk terbentuknya IAIN untuk bisa menjadi UIN di Tanah Gayo. Itu tidak adil dan melukai sejarah,” tegas Asraf.
‎
‎Asraf mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak terjebak dalam polemik yang berpotensi memunculkan persaingan antarkampus. Menurutnya, perhatian seharusnya diarahkan pada bagaimana kedua perguruan tinggi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara bersamaan.
‎
Ia berpandangan, keberadaan UGP dan IAIN Takengon merupakan aset pendidikan daerah yang perlu didukung, bukan dipertentangkan.
‎
“Jangan berpikir bagaimana mematikan satu untuk menghidupkan yang lain. Kita pemuda harus berpikir bagaimana UGP dan IAIN sama-sama maju. Aceh Tengah itu besar, butuh dua-duanya,” ujarnya.
‎
Pertanyakan Komitmen Penegerian UGP
‎Selain menyoroti pernyataan Ketua KNPI, Asraf juga mempertanyakan realisasi komitmen Bupati Aceh Tengah yang sebelumnya disebut akan memperjuangkan penegerian Universitas Gajah Putih.
‎
Menurutnya, hingga saat ini mahasiswa masih menantikan langkah konkret pemerintah daerah terkait upaya tersebut.
‎
“Selama ini mana janji Bupati yang katanya mau menegerikan UGP? Sampai saat ini semua orang hanya menjanjikan hal yang membuat mahasiswa kecewa. Kami sudah bosan dijanjikan,” ungkapnya.
‎
Asraf turut menyoroti komposisi unsur pembina UGP yang menurut keterangannya saat ini lebih banyak berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
‎
Ia menilai kondisi tersebut semestinya menjadi peluang bagi Pemkab Aceh Tengah untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan masa depan kampus tersebut.
‎
“Kini pembina UGP lebih banyak dari unsur Pemda. Apa lagi yang dinantikan oleh Pemerintah Daerah? Kalau Pemda sendiri sudah di dalam pembina, seharusnya Pemda yang paling depan memperjuangkan UGP,” katanya.
‎
KNPI Diminta Bersikap Netral
‎Terkait polemik tersebut, Asraf juga meminta KNPI Aceh Tengah menjalankan perannya sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan secara objektif dan tidak terkesan berpihak pada kepentingan salah satu perguruan tinggi.
‎
Menurutnya, KNPI semestinya dapat menjadi ruang komunikasi dan pemersatu pemuda, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan pendidikan daerah.
‎
“Kami tidak sepakat atas narasi Ketua KNPI Aceh Tengah yang dianggap mementingkan sebelah pihak. KNPI itu wadah semua pemuda, bukan alat untuk kepentingan satu kampus saja. Harusnya KNPI menjadi penengah, bukan provokator,” tutup Asraf.
‎
Ia kembali menegaskan bahwa kemajuan pendidikan di Aceh Tengah tidak seharusnya dibangun dengan mempertentangkan keberadaan dua perguruan tinggi.
‎
“Kalau mau berbuat, pikirkan bagaimana bisa maju dan berkembang dua-duanya. Itu baru pemuda Gayo,” pungkasnya.