oleh Ketua Kaliber Aceh Zoel Kenedi
Kutacane – Kondisi maupun Situasi keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini semakin memprihatinkan. Efisiensi anggaran yang diharapkan menjadi solusi bagi keuangan daerah justru menjadi momok bagi masyarakat. Perputaran keuangan daerah terhenti, dan dampaknya terasa hingga ke level masyarakat paling bawah.
Belum lagi masalah Siltap Perangkat Desa beberapa bulan tidak cair TPG Guru , semustinya ini segera di Cairkan bukan di bekukan, semakin dibekukan semakin berdampak pada masyarakat.
Harga beras melonjak tinggi dari Rp25.000 per bambu menjadi Rp29.000 dan bahkan Rp30.000 per bambu membuat masyarakat semakin kesusahan. Sementara itu, anak-anak sekolah akan usai liburan dan pada hari ini Senin sudah mulai masuk sekolah kembali seperti biasa membutuhkan perlengkapan alat tulis, masyarakat sangat bergantung pada gaji honor yang tak kunjung cair.
Laporan korupsi yang banyak dalam antrian semakin memperparah situasi.mungkinkah Gedung merah putih akan hadir di Aceh Tenggara juga untuk melakukan pendalaman terhadap Kolusi yang menimbulkan Korupsi yang makin bertumpuk.
Disaat efesiensi Anggaran yang diprogramkan Presiden Prabowo malah di Negeri Alas metuah ini ,pejabat terasnya berlomba lomba membeli menganggarkan biaya pembelian mobil Dinas,andai nafsu syahwat tidak di kedepankan , Agara akan mampu mengatasi kenaikan beras bahkan ekonomi masyarakat juga akan stabil.
Lain lagi program program titipan dan Menggerogoti Dana Desa,seolah belum puas untuk menambah kebutuhan memenuhi Nafsu syahwat.
Kami sudah berkali kali menyuarakan dalam media Masalah tersebut namun sepertinya ada permainan yang tidak fair dalam pengelolaan keuangan daerah, birokrasi pemerintah terlihat lemah dalam menangani masalah ini. “Pegawai negeri sipil lebih memilih bungkam untuk memperjuangkan haknya khusus Guru dan seperti ada rasa ketakutan dalam menyuarakan haknya ,hal ini dikarenakan adanya tekanan dari Dinas terkait dan Pejabat teras yang ada di Agara.
Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam tentang sistem pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam penggunaan anggaran . Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran yang efisien dan efektif.
Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam mengelola keuangan daerah dan menyelesaikan masalah masyarakat,namun kalau adanya tarik menarik dalam mengambil keputusan untuk melakukan reformasi birokrasi, tentunya ada tanda tanya,sudah banyakkah yang menyetor untuk memenuhi kantong pejabat teras atau pembagian hasil belum pas . coba tanya jawabannya kepada rumput yang bergoyang.
