Takengon – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memastikan data pascabencana telah sepenuhnya sinkron dan valid. Hal ini disampaikan oleh Dr. Nurdin yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala II Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, saat menyapaikan laporannya pada rapat di Ruang Kerja Bupati Aceh Tengah, Senin (20/04/2026).
Dalam keterangannya, Dr. Nurdin menegaskan bahwa tidak terdapat selisih antara data Posko dan data Badan Pusat Statistik (BPS) di Aceh Tengah. Seluruh data telah dinyatakan clear 100%, menjadikan Aceh Tengah sebagai salah satu daerah dengan tata kelola data terbaik dibandingkan kabupaten lain yang masih menghadapi ketidaksinkronan data.
“Ini patut diapresiasi. Kinerja Bupati dan jajaran bersama BPS sangat baik, karena data yang akurat menjadi kunci utama dalam penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana”, ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan, dengan rampungnya data MDH (Masyarakat Terdampak Bencana), Aceh Tengah kini siap memasuki tahap lanjutan, khususnya dalam percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh SKPK yang telah bekerja cepat dan responsif dalam proses pendataan. Ia menegaskan bahwa seluruh data telah tersusun secara lengkap dan berbasis data lapangan.
Selain itu, sebanyak enam kampung relokasi juga telah memiliki lahan yang siap digunakan. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam penataan huntara dan huntap, bahkan berpotensi menjadi role model dalam penanganan pascabencana di daerah lain.
Bupati juga menyampaikan masih terdapat masalah dan hambatan terkait pengadaan tanah dan lahan untuk sisa desa atau kampung yang belum mendapatkan tanah relokasi untuk hunian tetap.
Turut hadir kepala BPS Aceh Tengah, Kepala SKPK terkait, para Camat dan Tim Sekretariat Kebencanaan Aceh Tengah.
