Aceh Tenggara, Pilargayonews.com: Memasuki akhir periode 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, M.Salim Fakhry – dr Heri Al-Hilal sorotan tajam datang dari Ketua LSM Kaliber.
Ketua LSM Kaliber Zoel Kenedi , secara terbuka mempertanyakan sejauh mana realisasi dari program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh pasangan kepala daerah tersebut sejak dilantik pada 16 Februari 2025, dalam keterangannya pada. Selasa 10 Juni 2025
Zoel Kenedi menilai bahwa hingga saat ini, sejumlah komitmen yang pernah disampaikan kepada publik belum menampakkan hasil konkret di tengah masyarakat.
Padahal, menurutnya, program 100 hari kerja merupakan etalase awal yang semestinya mencerminkan keseriusan dan kesiapan pemerintahan dalam menunaikan janji politik secara bertanggung jawab.
Beberapa program unggulan yang sebelumnya dipublikasikan secara luas meliputi
Layanan Kesehatan untuk ibu Hamil (Bumil) di setiap Puskemas ,selain Puskesmas rawat inap dengan tenaga medis siap sedia dan fasilitas memadai juga dijanjikan tersedia.membayarkan gaji tenaga honorer dan lain sebagainya
Pendidikan untuk Semua: Pemberian beasiswa dari tingkat dasar hingga sarjana, namun sampai saat ini belum tampak dengan nyata program tersebut berjalan
Zoel Kenedi yang dikenal dengan ZK Agara menyayangkan bahwa hingga minggu pertama Mei, belum ada indikator terukur atau laporan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menunjukkan kemajuan dari janji-janji tersebut, yang ada hanya prestasi urutan buncit dalam indeks birokrasi reformasi seluruh Aceh
“Program yang dijanjikan sangat menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun kita belum melihat langkah nyata di lapangan. Ini bukan soal politis, ini soal integritas dan akuntabilitas kepada rakyat,” sebut ZK Kaliber.
Dalam kapasitasnya sebagai sosial kontrol, ZK menyebutkan kritik ini sebagai bentuk partisipasi publik dan dorongan agar pemerintah Aceh Tenggara lebih terbuka kepada masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak alergi terhadap masukan, dan justru menjadikan kritik sebagai energi perbaikan.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sudah dan belum dikerjakan. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Kami ingin janji tidak berhenti di baliho dan pidato, tapi benar-benar diwujudkan,” tegasnya.
*Harapan di Tengah Kekecewaan*
ZK Kaliber menekankan bahwa yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia juga berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak alergi terhadap masukan dari masyarakat dan kawan-kawan media sebab kritik yang membangun adalah bagian dari proses demokrasi, ujarnya
“Kami hanya ingin memastikan bahwa janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat Aceh Tenggara tidak berhenti sebagai retorika belaka.
Waktu seratus hari memang singkat, tetapi seharusnya cukup untuk menunjukkan langkah awal yang jelas,” tambahnya.
Menjelang berakhirnya masa 100 hari kerja, masyarakat Aceh Tenggara menanti kejelasan. Pemerintah diharapkan segera menyampaikan laporan progresif, lengkap dengan indikator pencapaian, tantangan, serta langkah-langkah tindak lanjut yang akan ditempuh ke depan.
“Kami tidak menuntut semuanya selesai dalam 100 hari, tapi setidaknya harus ada pijakan awal yang konkret dan bisa diverifikasi publik,” tutup ZK (Red).
