Kutacane | Pilargayonews.com – Dalam narasi kepemimpinan yang ideal, seorang pemimpin seharusnya menjadi sosok pendidik, panutan, dan penerang bagi rakyatnya. Namun ironis, realita di Bumi Sepakat Segenep, Aceh Tenggara, menunjukkan fenomena sebaliknya.
Ketua LSM Kaliber Aceh, Zoel Kenedi, dalam kritik tajamnya menyampaikan bahwa tak sedikit pemimpin di wilayah Alas Metuah justru bergaya “jalanan”—dengan ucapan dan sikap yang kasar, bahkan terkesan menantang rakyat yang menyampaikan kritik terhadap kondisi daerah.
“Emosi memang manusiawi, tapi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan dirinya. Ia harus matang secara jiwa dan pikiran, bukan malah memperkeruh keadaan saat dikritik,” ujar Zoel.
Menurutnya, di Aceh Tenggara, pers dan LSM kerap menjadi sasaran tekanan dan intimidasi dari penguasa ketika menyuarakan kritik. Bahkan, hujatan dan sumpah serapah dianggap sudah menjadi hal lumrah, terutama ketika menyangkut kebijakan pemerintah daerah.
Dalam konteks nilai-nilai kepemimpinan, Zoel menyinggung sosok ideal dalam kisah pewayangan—Prabu Pandu Dewanata dari Kerajaan Astina—yang bukan hanya sukses memakmurkan rakyat, tetapi juga mendidik dan mencerdaskan bangsanya.
Namun, lanjutnya, kenyataan di Aceh Tenggara justru memperlihatkan sebaliknya. Baik eksekutif maupun legislatif justru dinilai terlibat dalam praktik titipan anggaran desa. Ia menyoroti sejumlah program yang diduga kuat bermuatan titipan oknum, seperti pengadaan Buku Undang-Undang dan Peraturan Desa yang dibebankan melalui Dana Desa dengan nilai Rp6–7 juta per desa, tersebar di 385 desa di 16 kecamatan.
“Belum lagi program pembibitan coklat dengan nilai Rp6–18 juta per desa, dan pelaksanaan kegiatan deklarasi narkoba serta HUT Aceh Tenggara yang juga dibebankan hingga Rp6 juta per desa. Ini jelas membebani dan menimbulkan tekanan bagi para kepala desa,” tegasnya.
Zoel menilai, apabila program-program tersebut tidak melalui prosedur musyawarah dusun (Musdus) dan Musrenbangdes, maka itu adalah pelanggaran terhadap asas perencanaan pembangunan yang partisipatif. “Kalau karena tekanan para kepala desa terpaksa menyetujui, ini sama saja bunuh diri. Pemimpin yang baik tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat pemaksaan,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika hanya slogan “perbaikan” yang dikumandangkan tanpa aksi nyata, maka besar kemungkinan kolusi dan korupsi akan semakin merajalela. Apalagi jika ada dugaan keterlibatan oknum anggota DPRK dalam proyek seperti pembibitan coklat, maka arah pembangunan Aceh Tenggara patut dipertanyakan.
“Perbaikan tidak akan pernah terjadi jika praktik titip-menitip masih menjadi budaya. Sudah saatnya pemimpin menjadi guru yang mendidik, bukan penguasa yang menggerogoti,” pungkasnya.
Oleh: Ketua Kaliber Aceh, Zoel Kenedi
