Aceh Tenggara : pilargayonews.com | kembali diguncang isu sensitif yang mengguncang ruang-ruang kekuasaan. Di tengah upaya membangun kepercayaan publik dan memperbaiki wajah birokrasi pasca pergantian pemerintahan, justru praktik lama kembali mencuat ke permukaan—dan kali ini, namanya “Listrasi”.
Listrasi, sebuah program yang sejatinya dibungkus dengan niat baik untuk membantu kampung melalui dana desa, kini justru jadi panggung kolusi dan titipan kekuasaan. Tak heran, para pejabat teras mulai gelisah, gelagat panik mereka terekam di banyak lini—karena publik kini mulai bertanya: sebenarnya ada apa di balik Listrasi ini?
Listrasi seharusnya melewati mekanisme resmi: Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Kampung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Program ini “muncul tiba-tiba” tanpa proses partisipatif, bahkan para reje atau kepala kampung sering tak tahu-menahu, sampai akhirnya dana dicairkan dan barang datang.
Dugaan kuat mengarah pada praktik “titipan proyek” yang dikendalikan oleh oknum tertentu, salah satunya disebut melibatkan Ketua Forum Camat se-Aceh Tenggara. Lebih ironis, tiga perusahaan ditunjuk langsung tanpa proses tender atau seleksi terbuka. Ini mencederai semangat transparansi dan membuka ruang praktik korupsi yang semakin telanjang.
Berikut adalah nama-nama perusahaan yang disebut mendapat proyek Listrasi secara langsung, lengkap dengan data perbankan yang berhasil kami himpun:
1. CV. Pinang Dua
Direktur: Riadi Fitra
Bank Sumut – Rek: 31102040284744
2. CV. Dian Prasanti
Direktur: Supriadi
Bank Sumut – Rek: 31102040291895
3. CV. Farid Perkasa Jaya
Direktur: Dirga Haruwan Sahdewo
Bank BRI – Rek: 771401010047539
Dokumen transfer antar pihak telah diamankan oleh tim investigasi LSM Kaliber Aceh. Ini membuktikan adanya aliran dana yang patut didalami lebih jauh oleh aparat penegak hukum (APH). Jika benar praktik ini terjadi secara sistematis dan massif, maka bukan hanya etik yang dilanggar, tapi juga hukum.
Kasus ini tidak boleh didiamkan. Jika APH serius, maka ini waktunya menunjukkan ketegasan. Jangan sampai institusi hukum justru ikut larut dalam jaringan kekuasaan yang sedang dijerat aroma busuk korupsi.
Kita mendorong kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat daerah turun tangan segera. Periksa alur pencairan, klarifikasi semua pihak terkait, dan umumkan hasil penyelidikan secara terbuka. Jangan hanya memburu pelaku di lapangan, tapi usut juga siapa dalangnya di balik layar.
Listrasi bukan sekadar program, ini soal keadilan. Dana desa adalah milik rakyat kampung, bukan alat transaksi elit. Jika pemimpin hari ini masih mempertahankan pola-pola gelap masa lalu, maka perubahan hanya akan jadi slogan.
Aceh Tenggara tidak butuh pemimpin pencitraan. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang berani membongkar sistem bobrok dari dalam. Dan jika mereka takut dengan Listrasi, itu artinya ada kebenaran yang sedang ditutup rapat.
Pertanyaannya sederhana:
Kalau program itu murni untuk rakyat, kenapa harus ditakuti?
Kalau semuanya bersih, kenapa resah?
Kami di Kaliber Aceh akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai Listrasi menjadi simbol kebohongan publik yang dibiarkan begitu saja. Sudah cukup Aceh Tenggara dipermalukan oleh elit yang haus proyek dan kekuasaan.
“Kebenaran tidak butuh izin untuk diungkap.”
Dan kebenaran soal Listrasi ini, cepat atau lambat, akan terkuak.
Oleh: Zoel Kenedi
Ketua LSM Kaliber Aceh
