Aceh Tenggara – Gelombang kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, semakin sulit dibendung.
Berbagai kalangan aktivis dan mahasiswa menilai lebih dari setahun pemerintahan Salim Fakhry justru meninggalkan jejak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari penanganan korban bencana, tata kelola birokrasi, hingga dugaan praktik nepotisme yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
Aktivis mahasiswa, Abdullah Akbar, menegaskan bahwa kritik terhadap Bupati tidak lahir dari kebencian politik, melainkan dari akumulasi kekecewaan rakyat yang merasa semakin jauh dari perhatian pemerintah.
“Ketika korban bencana masih menunggu kepastian hunian, petani terus mengeluhkan pupuk, jalan desa rusak, bantuan sosial dipertanyakan, dan birokrasi dikuasai lingkaran kekuasaan, maka publik berhak mempertanyakan apakah pemerintah masih bekerja untuk rakyat atau hanya untuk mempertahankan citra kekuasaan,” tegasnya.
Menurutnya, penunjukan adik kandung Bupati sebagai Plt Inspektorat menjadi simbol kuat runtuhnya kepercayaan publik terhadap independensi pengawasan internal pemerintah daerah. Jabatan yang seharusnya menjadi benteng pengawasan justru dinilai berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan.
“Bagaimana rakyat bisa percaya pada hasil pengawasan jika pengawas berada dalam lingkaran keluarga yang diawasi? Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi soal etika, integritas, dan marwah pemerintahan,” katanya.
Di sisi lain, nasib korban bencana hidrometeorologi masih menjadi luka terbuka. Hingga kini, persoalan Hunian Tetap (Huntap), Dana Tunggu Hunian (DTH), dan Jaminan Hidup (Jadup) dinilai belum menunjukkan kepastian yang meyakinkan bagi masyarakat terdampak.
Aktivis menilai pemerintah terlalu sibuk membangun narasi keberhasilan, sementara warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian masih hidup dalam ketidakpastian.
“Rakyat tidak butuh pidato. Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh rumah, kepastian, dan kehadiran negara. Jika yang datang hanya alasan dan bantahan, maka kepercayaan publik akan terus runtuh,” ujarnya.
Kekecewaan yang sama juga muncul dari sektor pertanian. Janji memperbaiki persoalan pupuk yang pernah digaungkan sebagai program prioritas dinilai belum memberikan perubahan signifikan di lapangan. Petani masih berhadapan dengan persoalan distribusi, harga, dan ketersediaan yang tidak menentu.
Menurut Dahrinsyah aktivis muda pola yang terlihat selama ini adalah pemerintahan yang kuat dalam seremoni tetapi lemah dalam transparansi, cepat membangun narasi keberhasilan tetapi lambat menjawab persoalan mendasar rakyat.
“Kekuasaan bukan panggung keluarga. Kekuasaan bukan alat membungkam kritik. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika amanah itu gagal dijalankan, maka evaluasi politik adalah konsekuensi yang wajar dalam negara demokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRK Aceh Tenggara tidak boleh terus menjadi penonton ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara nyata dengan memeriksa berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik dan keresahan di masyarakat.
“Bila rakyat terus menanggung mudarat, sementara pemerintah hanya sibuk membela diri, maka wacana pemakzulan bukan lagi sekadar slogan jalanan. Itu adalah alarm keras bahwa sebagian rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap arah kepemimpinan daerah ini,” katanya.
Aktivis dan mahasiswa mendesak seluruh lembaga pengawas, termasuk DPRK, Inspektorat, Ombudsman, dan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang menjadi sorotan publik.
“Jangan salahkan rakyat jika suara pemakzulan semakin nyaring. Sebab yang melahirkan tuntutan itu bukan kebencian, melainkan kekecewaan panjang akibat janji yang tak kunjung menjadi kenyataan. Rakyat Aceh Tenggara berhak mendapatkan pemimpin yang bekerja, bukan sekadar berbicara,” tutup Zk agara
