Aceh Tenggara – Di tengah kondisi daerah yang masih dibayangi persoalan utang, keterbatasan fiskal, serta penderitaan masyarakat akibat bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara justru menuai sorotan karena dinilai lebih fokus pada kegiatan seremonial dan perayaan dibanding memastikan pemulihan kondisi masyarakat.
Ketua KALIBER Aceh, Zk Agara, menilai bahwa peringatan HUT Aceh Tenggara seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah, bukan sekadar menampilkan kemeriahan yang berpotensi melukai perasaan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan terdampak musibah.
“Di saat rakyat masih bertanya-tanya bagaimana memperbaiki rumah yang rusak, bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagaimana bangkit dari dampak banjir, pemerintah justru terlihat sibuk mempersiapkan acara seremonial. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap HUT daerah, tetapi soal kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Zk Agara, kondisi Aceh Tenggara saat ini menuntut kepemimpinan yang lebih mengedepankan empati, penghematan, dan keberpihakan kepada rakyat. Ia menilai kemeriahan yang ditampilkan di tengah kesulitan masyarakat berisiko menciptakan kesan bahwa penderitaan rakyat bukan lagi prioritas utama pemerintah.
“Rakyat sedang menghadapi kenyataan yang berat. Harga kebutuhan hidup terus menjadi beban, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih, bencana datang silih berganti, sementara daerah masih dibebani berbagai persoalan keuangan. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan rakyat adalah solusi, bukan selebrasi.”
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari megahnya panggung, ramainya hiburan, atau banyaknya seremoni yang diselenggarakan. Keberhasilan pemerintah diukur dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan, menjawab keluhan masyarakat, dan memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kita khawatir muncul persepsi bahwa pemerintah lebih mementingkan pencitraan daripada penyelesaian masalah. Ketika rakyat melihat kemewahan dipertontonkan sementara mereka masih bergelut dengan kesulitan hidup, maka kepercayaan publik akan terus terkikis.”
Zk Agara juga mengingatkan bahwa HUT Aceh Tenggara seharusnya dijadikan momentum muhasabah dan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah. Pertanyaan yang harus dijawab bukan seberapa meriah acara yang digelar, tetapi sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat, berapa banyak persoalan rakyat yang terselesaikan, dan bagaimana pemerintah menghadapi tantangan keuangan daerah ke depan.
“Jika kondisi rakyat masih memprihatinkan, jika korban bencana masih membutuhkan perhatian serius, jika keluhan masyarakat masih terdengar di mana-mana, maka sudah sepatutnya pemerintah menunjukkan kesederhanaan dan empati. Zikir, doa bersama, santunan sosial, dan bantuan nyata kepada masyarakat terdampak akan jauh lebih bermakna daripada kemeriahan yang hanya berlangsung sesaat.”
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah pemerintahan di mana pun menunjukkan satu pelajaran penting: ketika penguasa mulai jauh dari realitas kehidupan rakyat, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan dari pemimpinnya. Rakyat hanya ingin didengar, diperhatikan, dan dibela. Namun apabila di tengah krisis yang masih dirasakan masyarakat pemerintah justru mempertontonkan kemeriahan, maka wajar jika muncul pertanyaan publik: apakah pemerintah masih merasakan penderitaan rakyatnya, atau sudah terlalu nyaman berada di lingkaran kekuasaan?”
“Perbaikan yang sesungguhnya bukanlah panggung seremonial dan pidato penuh slogan. Perbaikan adalah ketika air mata rakyat berkurang, ekonomi masyarakat membaik, korban bencana mendapat perhatian, dan anggaran daerah digunakan secara bijak untuk kepentingan publik. Jika itu belum terwujud, maka slogan perbaikan hanya akan terdengar indah di atas podium, tetapi terasa hampa di tengah kehidupan masyarakat,” pungkas Zk Agara.
