Kutacane – pilargayonews.com | Ketua LSM Kaliber Aceh, Zoel Kenedi, melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi belanja negara sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kritik ini terutama ditujukan pada pengadaan mobil dinas dan rehabilitasi rumah dinas bupati yang menelan anggaran miliaran rupiah.
“Pengadaan mobil dinas sekian miliar, yang salah Pj Bupati. Rehap rumah dinas bupati miliaran rupiah, yang salah lagi Pj Bupati. Jangan bodohi masyarakat. Kami hanya meminta perbaikan untuk Agara, bukan perbaikan fasilitas mewah seperti mobil dan rumah dinas,” tegas Zoel dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).
Menurut Zoel, Inpres yang diteken Presiden RI pada 22 Januari 2025 itu secara tegas mengatur efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang harus dipatuhi oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain:
Pembatasan belanja kegiatan seremonial, alat tulis kantor (ATK), dan hibah
Pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen
Pembatasan belanja honorarium
Pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak menghasilkan output terukur
“Contoh konkret dari pengeluaran yang tak prioritas adalah pembelian mobil dinas mewah dan rehab rumah dinas dengan biaya miliaran rupiah. Apakah hal itu lebih penting daripada rumah layak huni bagi masyarakat miskin?” sindir Zoel.
Zoel juga menyampaikan bahwa revisi anggaran semestinya masih memungkinkan dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa usulan revisi anggaran harus disampaikan kepada Kemenkeu paling lambat 20 Februari 2025, dengan syarat mendapat persetujuan dari DPR.
“Gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh dilantik mulai 12 Februari 2025. Artinya, masih sangat sempat untuk mengevaluasi dan merevisi alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden dalam forum retreat di Magelang yang menyerukan pentingnya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis, bukan sekadar memperkaya fasilitas pribadi pejabat.
“Saya tidak sedang menggurui pemerintah, apalagi melawan. Saya hanya menyampaikan pemahaman agar masyarakat lebih peka dan tidak lalai dalam mengawasi perjalanan program perbaikan Aceh Tenggara yang kita cintai ini,” pungkasnya. **
ditulis oleh Zoel Kenedi, Ketua LSM Kaliber Aceh.
