Oleh ketua DKD KALIBER ACEH
ACEH TENGGARA – pilargayonews.com |Beberapa bulan lalu, Kabupaten Aceh Tenggara sempat digemparkan dengan semangat besar: deklarasi perang terhadap narkoba. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan bahkan desa-desa bersatu padu menyatakan komitmen total memberantas narkoba “dengan cara apa pun dan dari mana pun anggarannya”.
Sumpah itu disambut luas. Banyak kepala desa mengalokasikan dana melalui APBDes untuk mendukung kampanye antinarkoba, membiayai penyuluhan, dan membantu aparat dalam operasi pemberantasan. Gerakan ini disebut sebagai tanda keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkotika.
Status quo Narkoba semakin parah dan miris
Namun, semangat besar itu kini mulai memudar.
Kurang dari satu tahun setelah deklarasi, masyarakat mulai merasakan hal ganjil: operasi memang terus dilakukan, tetapi hasilnya tidak menyentuh akar masalah. Yang tertangkap kebanyakan hanya pemakai, bukan pengedar besar.
Fenomena “tangkap-lepas” pun mulai menjadi perbincangan umum di warung, media sosial, hingga forum masyarakat.
Sejumlah tokoh bahkan melontarkan kritik tajam, menyebut bahwa perang terhadap narkoba di Aceh Tenggara hanyalah negosiasi dan pertukaran pemain.
Antara Sumpah dan Realitas
Zoel kenedi menyatakan.
Kritik itu tidak muncul tanpa alasan. Banyak kalangan menyoroti penggunaan dana kampanye Narkoba yang tidak jelas hasilnya. APBDes yang semula dianggarkan untuk program anti narkoba diduga “habis di meja perundingan”.
Padahal, masyarakat berharap dana itu dipakai untuk kegiatan nyata seperti rehabilitasi, edukasi, patroli desa, atau penyuluhan di sekolah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik:
Apakah perang terhadap narkoba benar-benar dijalankan, atau sekadar seremonial dan proyek anggaran?”
Kami Mengerti, Bisnis Narkoba Terlalu Menggiurkan
Untuk memahami kenapa perang ini sulit dimenangkan, perlu dilihat dari sisi ekonominya.
Harga sabu-sabu di pasar internasional sangat rendah dibanding Indonesia.
Di luar negeri, seperti Afghanistan dan kawasan Timur Tengah, harga sabu mentah hanya sekitar Rp 50–75 juta per kilogram.
Saat masuk ke Indonesia, harga bisa melonjak hingga Rp 1,5–2 miliar per kilogram.
(Sumber: DetikNews, 2024, GoodStats, 2023)
Artinya, keuntungan bisa mencapai ribuan persen hanya dengan satu transaksi.
Dengan margin setinggi itu, sindikat besar tentu akan menghalalkan segala cara untuk menjaga jalur peredaran mereka tetap aman.
Tak heran bila Kepala BNN RI juga menyebut bahwa Indonesia merupakan pasar narkoba paling menarik bagi sindikat internasional (BNN.go.id, 2024).
Perang yang Tidak Seimbang
Melihat fakta di lapangan, perang terhadap narkoba di Aceh Tenggara saat ini tampak tidak seimbang.
Di satu sisi, pemerintah desa menggunakan dana terbatas untuk kampanye moral dan operasi kecil-kecilan.
Di sisi lain, jaringan pengedar besar memiliki logistik, jaringan, dan modal jauh lebih besar — bahkan lintas negara.
Kata Zk Agara.
Jika fokus perang hanya menargetkan pemakai kecil, maka hasilnya hanya simbolik.
Tanpa menyentuh rantai distribusi besar, kampanye ini berisiko menjadi ilusi perang — tampak bersemangat di permukaan, tapi lumpuh di dalam.
Langkah Nyata yang Diperlukan.bukan omon omon
Para pemerhati kebijakan publik menyarankan agar pemerintah Aceh Tenggara melakukan koreksi strategis:
1. Audit transparansi anggaran perang narkoba di setiap desa dan instansi.
2. Alihkan fokus penindakan dari pemakai ke pengedar dan bandar besar.
3. Bangun sistem rehabilitasi berbasis gampong, agar pemakai bisa pulih tanpa kriminalisasi berlebihan.
4. Libatkan lembaga pemuda dan adat seperti KNPI, Karang Taruna, dan tokoh agama untuk memperkuat benteng sosial masyarakat.
5. Laporkan hasil perang ini ke publik secara periodik, agar tidak ada lagi kesan perang ini hanya sebatas retorika.
Kata Zoel kenedi selaku ketua kaliber Aceh.
Aceh Tenggara memiliki semangat luar biasa untuk memerangi narkoba. Namun semangat tanpa sistem hanya akan menghasilkan kekecewaan.
Ketika anggaran publik terkuras tetapi peredaran tetap marak, maka kepercayaan masyarakat pun menurun.
Perang terhadap narkoba tidak boleh berhenti pada slogan dan baliho.
Ia harus menjadi gerakan sosial, hukum, dan moral yang menyeluruh — melibatkan masyarakat, pemuda, dan aparat secara terbuka dan terukur.
Ucap Zk Agara.
Jika tidak, maka benar kata masyarakat:
Perang narkoba di Aceh Tenggara hanyalah negosiasi dan pertukaran pemain bukan perjuangan menegakkan marwah daerah.”
Data Pendukung & Referensi Fakta
1. DetikNews: Jaringan Afghanistan Pasarkan Sabu di Jakarta Karena Harga Jual Mahal (2024)
2. GoodStats: Harga Sabu dan Ganja di Indonesia (2023)
3. BNN.go.id: Pasar Narkoba Indonesia Menarik bagi Sindikat (2024)
4. Katadata: Harga Narkoba di Indonesia (2023)
5. Humas Aceh Prov: Polda Aceh Musnahkan Narkoba Senilai Rp23 Miliar (2023)
