ACEH TENGAH – Dukungan terhadap penguatan program BPJS Kesehatan tahun anggaran 2026 terus mengalir. Kali ini datang dari Koordinator Rumah Tani Nusantara Aceh Tengah, Helmia, yang secara terbuka mengapresiasi langkah Ketua Komisi V DPR Aceh (DPRA), Rijaluddin.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmia pada Minggu (5/4/2026), sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen legislatif dalam memperjuangkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kecil, khususnya petani.
Helmia yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Aceh Tengah dan aktif di bidang kesejahteraan sosial Karang Taruna Aceh, menilai langkah Rijaluddin bukan sekadar kebijakan, melainkan wujud nyata keberpihakan kepada kelompok rentan.
“Ini bukan hanya program biasa. Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat kecil, terutama petani yang selama ini hidup dengan penghasilan tidak menentu,” ujar Helmia.
Menurutnya, keberlanjutan dan penguatan BPJS Kesehatan menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Ia menilai, kehadiran negara melalui jaminan kesehatan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pedesaan.
Lebih lanjut, Helmia menegaskan bahwa perjuangan di tingkat legislatif harus diiringi dengan pelaksanaan yang maksimal di lapangan. Ia menyoroti masih adanya kendala administratif yang kerap menjadi penghambat masyarakat dalam mengakses layanan BPJS.
“Jangan sampai programnya bagus di atas kertas, tapi masyarakat kesulitan saat mengurus di lapangan. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia juga berharap cakupan peserta BPJS Kesehatan dapat terus diperluas, sehingga lebih banyak masyarakat—khususnya petani dan pekerja sektor informal—dapat terlindungi.
Dengan adanya dorongan kuat dari DPR Aceh melalui Komisi V, Helmia optimistis program BPJS Kesehatan 2026 akan menjadi salah satu solusi konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Tengah.
“Kami melihat ini sebagai harapan baru. Jika dijalankan dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
