Takengon – Menyikapi isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU, Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, MSP turun langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat, Kamis (05/03/2026).
Didampingi sejumlah kepala SKPK terkait, Wakil Bupati melakukan pengecekan langsung ke tiga SPBU di wilayah Aceh Tengah serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kios dan pertamini yang menjual bensin di Kota Takengon.
Dalam peninjauan tersebut, Muchsin Hasan memastikan bahwa stok BBM di Aceh Tengah dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu panik. Di salah satu SPBU di Takengon, tercatat ketersediaan Pertalite mencapai sekitar 20 ton, sementara jenis BBM lainnya juga masih tersedia.
“Kami turun langsung untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat Aceh Tengah. Informasi yang kami dapatkan, stok minyak masih aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik”, ujar Muchsin Hasan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Depot Lhokseumawe, stok BBM di depot masih sangat mencukupi untuk kebutuhan daerah, bahkan mencapai jutaan liter.
Dalam komunikasi langsung dengan pihak Pertamina, diketahui bahwa stok yang tersedia di Depot Lhokseumawe antara lain Pertamax sekitar 1,34 juta liter, Pertalite sekitar 4,36 juta liter, dan Solar sekitar 2,3 juta liter. Stok tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Dari konfirmasi dengan Pertamina, stok masih sangat cukup bahkan sudah disiapkan untuk kebutuhan menjelang Lebaran. Distribusi ke SPBU juga terus berjalan”, jelasnya.
Selain memastikan stok BBM, Wakil Bupati juga mengingatkan pengelola SPBU agar mengawasi potensi penyalahgunaan pembelian BBM yang berulang oleh kendaraan yang sama. Ia menyarankan pemanfaatan kamera CCTV untuk memantau kendaraan yang mengisi BBM secara berulang dalam waktu singkat.
“Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menimbun minyak. CCTV harus dimanfaatkan untuk memantau kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM”, tegasnya.
Pemerintah daerah juga melakukan sidak ke sejumlah kios dan pertamini untuk memastikan tidak ada penimbunan BBM atau praktik penjualan dengan harga yang tidak wajar. Dari laporan yang diterima di lapangan, terdapat kios yang menjual BBM hingga Rp. 30 ribu perliter, sehingga hal tersebut langsung menjadi perhatian pemerintah daerah.
Muchsin Hasan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan, Satpol PP, serta instansi terkait untuk melakukan operasi pasar dan menertibkan praktik penjualan BBM yang melanggar aturan.
“Jika ditemukan pedagang yang menimbun atau menjual dengan harga tidak wajar, akan diberikan sanksi. Mulai dari peringatan, pembinaan hingga pencabutan izin usaha. Bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi hukum”, tegasnya kembali.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya, terutama pesan berantai di media sosial yang memicu kepanikan.
“Isu yang beredar melalui pesan berantai itu tidak benar. Stok BBM aman, distribusi tetap berjalan. Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan”, pungkasnya.
