Jakarta – Bahwa Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Transmigrasi, Dr. M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si di Ruang Kerja Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (12/05/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dan pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometrologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah beberapa bulan lalu.
Dalam audiensi itu, Bupati Aceh Tengah menyampaikan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian Transmigrasi. Salah satunya terkait kawasan transmigrasi di Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget yang dibangun sejak tahun 1980-an dan hingga kini masih banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.
“Kalau diurus satu per satu, biaya sertifikat mencapai Rp. 6,5 juta per bidang”, ujar Haili Yoga.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengusulkan pembangunan sarana air bersih (SAB) untuk sembilan desa yang masih dalam tahap pemulihan pascabencana. Disebutkan, sumber air berada pada jarak sekitar 13 sampai 15 kilometer dan dokumen perencanaan teknis (DED) telah disiapkan.
Bupati juga menyampaikan rencana program transmigrasi lokal dengan menyiapkan sekitar 9.000 hektare kawasan. Di sektor ekonomi, Aceh Tengah mengusulkan program Rumah Kopi agar daerah tersebut dapat menjadi pilot project pengembangan kopi ekspor.
Usulan lain yang disampaikan meliputi pembangunan jalan transmigrasi dan sekolah di kawasan transmigrasi yang perlu mendapat perhatuan khusus dari Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian kementeriannya. “Dalam radar saya, Aceh Tengah itu pusat perhatian kami”, kata Iftitah.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini masih menghadapi keterbatasan anggaran dan berbagai dinamika nasional maupun geopolitik. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya membantu beberapa program prioritas yang diusulkan.
Terkait sertifikat hak milik (SHM), pembangunan jalan, dan sarana air bersih, Menteri Transmigrasi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk skema pembagian penanganan program.
“Kami catat ada lima hal, yaitu SHM, translokal, jalan dan sarana air bersih, sekolah, serta rumah kopi. Tidak semuanya mungkin bisa langsung kami penuhi, tetapi insyaallah ada yang bisa kami bantu”, ujarnya.
“Sekali lagi Pak Bupati, dari lima saya catat SHM, Translokal, Jalan dan sarana air bersih, sekolah transmigarsi, program rumah kopi juuga insya Allah ada yang kita bisa bantu. Terutama juga saya koordinasikan dengan Kementerian PUPR”, sambungnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua TP PKK Aceh Tengah Risnawati, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mauiza Uswa, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah Salman Nuri, Tenaga Ahli Bupati, serta Kabag Prokopim Setdakab Aceh Tengah Rahmat Hidayat.
