Aceh Tengah – Kegiatan launching Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rusip dari Yayasan Gizi Mutiara Indah resmi dilaksanakan di SD Negeri 4 Rusip, Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Senin (6/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program strategis nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di wilayah tersebut.
Acara launching turut dihadiri oleh perwakilan Bupati Aceh Tengah, Camat Rusip Antara, unsur Muspika, Mukim, Kapolsubsektor Rusip Antara, para kepala sekolah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Reje Kampung Atu Singkih, serta pihak Yayasan Gizi Mutiara Indah selaku pengelola SPPG.
Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi seimbang guna menekan angka stunting dan gizi buruk. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan petani, peternak, serta pelaku UMKM dalam penyediaan bahan pangan.
Sebanyak 2.240 porsi makanan bergizi disalurkan kepada sasaran penerima yang meliputi siswa TK, SD, MIS, SMP, MTs, SMA, MAS, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di wilayah Kecamatan Rusip Antara.
Dalam pelaksanaannya, pihak SPPG juga menerapkan standar keamanan pangan (food security) yang ketat guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya kasus keracunan dalam program MBG tersebut.
Kapolres Aceh Tengah, Muhamad Taufiq,S.I.K, M.H. dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Program Makanan Bergizi Gratis ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sekaligus mendukung program prioritas nasional. Kami dari Polres Aceh Tengah siap mendukung dan mengawal agar program ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta terhindar dari segala bentuk penyimpangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam distribusi dan pengelolaan program, termasuk mencegah potensi penimbunan maupun penyalahgunaan. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
