Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan sejumlah narasi keliru yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan, menyebabkan sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan guru.
Anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama Pemerintah, DPR, & Badan Anggaran DPR, termasuk isi serta peruntukannya.
Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah.
1. Program pendidikan terus diperkuat:
- KIP dan PIP terus berjalan.
- Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, akses pendidikan diperluas melalui Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah dan dilengkapi tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, dan jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, jumlah siswa telah mencapai hingga 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target 100 sekolah tambahan tahun ini.
2. Infrastruktur pendidikan ditangani konkret:
- Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran ±Rp17 triliun.
- Percepatan digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 TV digital, yang akan terus ditingkatkan.
3. Kesejahteraan tenaga pendidik diperhatikan:
- Walaupun Gaji Honorer adalah kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan insentif yang setelah 20 tahun (2005-2025) naik menjadi 400.000 rupiah.
- Tunjangan Guru Non ASN naik dari 1.500.000 menjadi 2.000.000 rupiah di tahun 2025.
- Transfer ke guru langsung per bulannya, setelah sebelumnya per tiga bulan dan melalui Pemda.
Penegasan ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan program dan anggaran pendidikan. Yang ada adalah penambahan serta lebih fokus dan detail baik untuk siswa, guru, dan sekolah.***
Setkab Ri
