Kutacane – Pilargayonews.com | Ketua LSM Kaliber Aceh, Zoel Kenedi, melontarkan kritik pedas terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara yang menurutnya semakin jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Dalam pernyataannya yang diterima Pilargayonews, Zoel menilai bahwa agenda pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV hanya menjadi panggung formalitas tanpa semangat perbaikan yang nyata.
“Memerangi korupsi di Aceh Tenggara saat ini seperti hanya menjadi ilusi. Setiap pelantikan pejabat hanya didasarkan pada transaksi dan kompromi, bukan pada kapasitas dan integritas,” kata Zoel Kenedi.
Menurutnya, praktik korupsi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), termasuk di tingkat kepala desa, bukan hanya dipicu oleh rendahnya pendapatan, namun lebih dominan disebabkan oleh mentalitas serakah yang difasilitasi oleh sistem yang permisif.
“Yang terjadi hari ini bukan hanya korupsi biasa. Tapi korupsi yang difasilitasi oleh kekuasaan yang tanpa kontrol. Bahkan, tidak sedikit pejabat yang justru diperintahkan untuk menyetor demi menduduki jabatan strategis,” ujar Zoel.
Ia menyebut bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa pengawasan dan transparansi telah melahirkan budaya transaksional dalam pengangkatan pejabat. Bahkan, tudingan makin menguat bahwa sebelum pelantikan dilakukan, daftar nama pejabat sudah “dipatenkan” setelah melewati proses “setoran”.
“Ini bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tapi sudah masuk pada lingkaran mafia birokrasi. Dimana tangan-tangan kekuasaan, termasuk saudara dan kolega penguasa daerah, ikut bermain dalam penempatan posisi strategis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zoel menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan pendekatan normatif dan simbolik semata. Diperlukan pendekatan luar biasa (extraordinary) yang menyasar akar permasalahan, mulai dari reformasi birokrasi, penghapusan intervensi politik, hingga kebebasan pers yang dijamin.
“Kita butuh sistem pengawasan yang kuat, proses seleksi pejabat yang transparan, serta keterlibatan masyarakat sipil. Jangan cuma datang ke pelosok membawa omongan manis, tapi di belakang layar sudah terjadi praktik kotor dalam pembentukan kabinet,” pungkasnya.
LSM Kaliber Aceh mendesak Bupati Aceh Tenggara agar melakukan evaluasi total terhadap proses mutasi dan promosi jabatan yang saat ini berjalan. Menurut mereka, jika pola ini terus dibiarkan, maka visi pelayanan publik dan keadilan sosial hanya akan jadi slogan kosong.
