Kutacane – Kepercayaan masyarakat Aceh Tenggara terhadap pemerintah daerah kian runtuh. Di bawah kepemimpinan Salim Fahri, janji politik yang dulu digembar-gemborkan kini dinilai hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan, bukan untuk ditepati.
Ketua KALIBER Aceh, Zoel Kenedi, menegaskan bahwa kegagalan ini bukan sekadar soal program yang belum berjalan, melainkan kegagalan total dalam menjalankan amanah rakyat.
“Pemerintah hari ini seperti tidak punya rasa tanggung jawab. Janji disampaikan di depan rakyat, tapi setelah duduk di kursi kekuasaan, semuanya dilupakan begitu saja,” tegas Zoel.yang biasa akrab di sapa Zk agara
Sebelas janji politik yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat kini tidak menunjukkan arah yang jelas. Program “satu juta” yang sempat menjadi harapan masyarakat desa justru hilang tanpa jejak, tanpa transparansi, tanpa realisasi.
Sementara itu, di tengah mandeknya program dan tidak bergeraknya roda kebijakan, pemerintah justru terlihat lebih fokus pada kenyamanan dan kemewahan internal.
Pengadaan mobil dinas mewah dan rumah dinas yang berkelas menjadi simbol yang kontras dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Ini tamparan keras bagi rakyat. Saat masyarakat menunggu janji ditepati, pemerintah justru sibuk memperindah fasilitasnya sendiri. Ini bukan hanya salah arah, tapi sudah melukai rasa keadilan,” ujarnya.
Kondisi pemerintahan juga dinilai stagnan. Mutasi pejabat yang seharusnya menjadi langkah pembenahan justru mandek, memperlihatkan lemahnya kepemimpinan dalam mengendalikan birokrasi. Tidak ada langkah tegas, tidak ada arah pembangunan yang jelas, dan tidak ada keberanian untuk berbenah.
“Pemerintah terlihat berjalan tanpa kompas. Yang ada hanya rutinitas, tanpa hasil. Sementara rakyat terus menunggu perubahan yang tidak pernah datang,” lanjut Zk agara.
KALIBER Aceh menilai, situasi ini telah menciptakan jurang yang lebar antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menikmati fasilitas dan kekuasaan, di sisi lain rakyat menghadapi realitas yang tidak kunjung membaik.
Desakan keras pun ditujukan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, termasuk pengadaan fasilitas mewah pejabat, dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan.
“Kalau janji untuk rakyat tidak ada wujudnya, tapi fasilitas pejabat terlihat nyata dan mewah, maka ini harus diusut. Negara tidak boleh kalah dengan ketidakadilan seperti ini,” tegasnya.
Di akhir pernyataan, Zoel menyampaikan pesan yang menggugah hati masyarakat:
“Rakyat Aceh Tenggara sudah cukup sabar. Mereka tidak butuh janji baru, mereka butuh kejujuran dan bukti.
Jangan sampai kekuasaan hanya menjadi alat untuk memperkaya diri, sementara rakyat terus menanggung kecewa.“Rakyat tidak butuh mobil mewah pejabat.
Rakyat tidak peduli rumah dinas semegah apa. Yang mereka butuhkan adalah bukti bahwa janji itu ditepati. Tapi hari ini, yang mereka lihat hanyalah kemewahan di atas penderitaan masyarakat
