Kutacane – LSM Kaliber Aceh mengajak masyarakat luas untuk tidak tinggal diam menghadapi dugaan permainan anggaran dalam pengadaan bibit kakao dan kegiatan pokok pikiran (pokir) pembukaan jalan di Kecamatan Lauser.
Kasus ini dinilai bukan lagi sekadar polemik, melainkan sudah mengarah pada dugaan kuat praktik korupsi yang mencederai kepentingan rakyat.
Ketua KALIBER Aceh, Zk Agara, dengan tegas menyatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh Tenggara hari ini adalah gambaran nyata bagaimana anggaran rakyat diduga dipermainkan oleh elit kekuasaan.
“Ini bukan lagi soal program gagal. Ini soal dugaan perampokan uang rakyat secara sistematis. Bibit kakao dijadikan alat, rakyat hanya dijadikan tameng,” tegasnya.
Menurut KALIBER, program pengadaan bibit kakao yang muncul tanpa kejelasan regulasi dan terkesan dipaksakan menjadi bukti awal adanya permainan yang tidak sehat. Alih-alih memberikan manfaat, program tersebut justru memicu konflik dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, dugaan serupa juga mencuat pada kegiatan pokir pembukaan jalan di lima desa di Kecamatan Lauser. KALIBER menilai pola yang muncul menunjukkan indikasi kuat adanya praktik penyalahgunaan kewenangan yang berulang.
“Kami melihat pola yang sama: muncul tiba-tiba, dipaksakan, tidak transparan, dan sarat kepentingan. Ini tidak bisa lagi ditoleransi,” lanjut Zk Agara.
Dalam pernyataannya, KALIBER juga melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai lamban dan terkesan diam.
“KPK jangan tuli! APH jangan pura-pura buta! Jika fakta yang sudah terang ini tidak ditindaklanjuti, maka publik berhak menilai ada pembiaran,” ujarnya dengan nada tinggi.
KALIBER menegaskan bahwa laporan resmi ke KPK segera dilayangkan, lengkap dengan data dan hasil investigasi lapangan. Namun, mereka juga menekankan bahwa perjuangan tidak hanya berhenti pada laporan administratif.
“Kami mengajak masyarakat untuk bersuara. Ini uang rakyat, ini masa depan daerah. Jika hari ini kita diam, maka besok korupsi akan semakin terang-terangan,” serunya.
Sebagai langkah lanjutan, KALIBER membuka kemungkinan akan menggelar aksi publik, kampanye terbuka, dan mengangkat isu ini ke tingkat nasional jika tidak ada respon serius dari KPK.
“Ini bukan sekadar peringatan—ini seruan perlawanan. Rakyat tidak boleh kalah oleh kekuasaan yang menyimpang. Ketua DPRK harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan, tanpa pandang jabatan!” tutup Zk Agara
