KUTACANE – Kemarahan masyarakat korban banjir Kecamatan Ketambe akhirnya meledak di depan kantor Bupati Aceh Tenggara. Ratusan warga turun langsung menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah yang dinilai gagal total menangani penderitaan rakyat pasca banjir.
Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap buruknya kinerja Pemda Aceh Tenggara yang dianggap lamban, tidak tanggap, dan minim empati terhadap korban bencana.
Dalam sorotan tajam masyarakat, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap OPD yang seharusnya bergerak cepat membantu rakyat.
Buruknya koordinasi antar dinas disebut menjadi bukti bahwa roda pemerintahan tidak berjalan maksimal saat masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Kalau Sekda tidak mampu mengendalikan OPD saat rakyat tertimpa bencana, lalu di mana fungsi pengawasan pemerintah?” teriak salah satu peserta aksi.
Kemarahan warga juga mengarah keras kepada Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara yang dianggap gagal menjalankan fungsi sosial di tengah kondisi darurat masyarakat.
Bahkan desakan pencopotan mulai bergema karena Kadinsos dinilai tidak layak dipertahankan apabila hanya diam saat rakyat menderita.
Menurut warga, bantuan dan perhatian terhadap korban banjir berjalan lambat, sementara masyarakat harus bertahan sendiri menghadapi dampak bencana.
Tidak hanya Dinas Sosial, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara juga menjadi sasaran kritik keras masyarakat. Kalaksa BPBD dinilai kurang aktif dan gagal menunjukkan kepemimpinan dalam situasi darurat bencana.
Padahal BPBD seharusnya menjadi ujung tombak penanganan bencana, bukan sekadar lembaga yang sibuk dengan laporan administrasi tanpa kehadiran nyata di tengah masyarakat terdampak.
“Masyarakat tenggelam dalam banjir, tapi pejabat justru tenggelam dalam rapat dan alasan,” ujar massa dengan nada kecewa.
Ketua KALIBER ACEH yang ikut memantau aksi tersebut menilai kondisi ini sebagai tamparan keras bagi pemerintahan Aceh Tenggara. Ia menegaskan,
penderitaan masyarakat tidak boleh dijadikan panggung pencitraan ataupun formalitas birokrasi semata.
Menurutnya, apabila pejabat terkait tidak mampu bekerja cepat, aktif, dan berpihak kepada rakyat saat bencana terjadi, maka Bupati harus segera melakukan evaluasi total hingga pencopotan terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanah.
Aksi masyarakat Ketambe menjadi pesan keras bahwa rakyat mulai kehilangan kesabaran terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan kepastian bantuan.
