Takengon — Polemik terkait pernyataan Wakil Bupati Aceh Tengah Mukhsin Hasan yang sebelumnya menuai kritik dari kalangan insan pers mulai menemukan titik terang.
Delegasi wartawan yang sempat menjadi koordinator rencana aksi, Yusra Efendi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Bagian Humas serta Dinas Kominfo Aceh Tengah guna mencari solusi yang lebih konstruktif.
Yusra menjelaskan, hasil koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan awal bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan silaturahmi antara insan pers dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sekaligus momentum saling memaafkan demi menjaga hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan media.
“Pertemuan ini nantinya bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Rencananya, Wakil Bupati akan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan seluruh insan pers,dan hal itu juga sudah di sampaikan kepada sebagian besar jurnalis aceh tengah dan Mener meriah jadi bila ada tudingan bahwa ada oknum wartawan yang memanfatkan situasi ini adalah kesalah pahaman” ujar Yusra, Senin (9/2/2026).
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Tengah, Rahmat, membenarkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan jadwal yang tepat agar pertemuan tersebut dapat segera terlaksana. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meredam potensi konflik serta menjaga keharmonisan hubungan dengan para jurnalis.
Menurut Rahmat, keterlambatan pelaksanaan pertemuan selama ini disebabkan padatnya agenda Bupati dan Wakil Bupati dalam beberapa bulan terakhir, terutama akibat fokus penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh Tengah. Meski demikian, pihaknya memastikan komitmen untuk segera merealisasikan pertemuan yang telah dijanjikan sebelumnya.
“Saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan antara Bupati, Wakil Bupati, dan rekan-rekan jurnalis agar tidak berkembang dugaan maupun konflik di antara sesama insan pers,” kata Rahmat.
Langkah koordinasi tersebut diharapkan mampu meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik, termasuk isu adanya oknum yang memanfaatkan situasi.
Insan pers Aceh Tengah pun berharap proses dialog terbuka nantinya dapat menjadi solusi bermartabat sekaligus memperkuat kembali sinergi antara pemerintah daerah dan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.***
