Aceh Utara – Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana melalui skema padat karya, di mana rakyat bekerja mengelola lahannya sendiri dan upahnya dibayar oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian dalam kegiatan Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana dan Penyerahan Bantuan Kementan dan Bapanas Peduli Provinsi Aceh Tahun 2026, yang digelar di Meunasah Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (15/01/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si.
Menteri Pertanian menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, total kerusakan lahan pertanian di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 100 ribu hektare. Khusus Aceh, tingkat kerusakan berat hanya berada di kisaran 5 samapai 10 persen, sementara sisanya merupakan kerusakan ringan dan sedang.
“Insya Allah kita kerjakan mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Kita selesaikan sekitar 90 sampai 95 persen agar sawah saudara-saudara kita bisa kembali berproduksi. Kita siapkan bantuan benih gratis dan skema padat karya”, ujar Andi.
Ia menegaskan, dalam skema padat karya tersebut, pemilik sawah akan mengerjakan lahannya sendiri, sehingga selain lahannya pulih, masyarakat juga memperoleh penghasilan. Untuk wilayah Aceh, diperkirakan terdapat sekitar 10 ribu hektare lahan yang membutuhkan penanganan, dengan kebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) mencapai 200 ribu, yang akan dibayar secara harian oleh pemerintah pusat.
“Saudara kita butuh uluran tangan. Saatnya kita percepat. Kami sangat merasakan apa yang bapak-ibu rasakan, karena kami juga berasal dari desa dan pernah mengalami bencana. Ikatan emosional kami dengan Aceh sangat kuat”, ungkap Mentan.
Menteri Pertanian juga memastikan bahwa pemulihan akan dilakukan secara cepat dan terukur. Fokus utama adalah mengembalikan produktivitas lahan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, sementara kerusakan berat akan ditangani secara paralel. Menurutnya, sebagian lahan terdampak bukan hilang, melainkan tertutup lumpur yang justru mengandung humus dan berpotensi subur.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian tidak akan melibatkan kontraktor besar. Seluruh pemilik lahan akan dilibatkan langsung. Pemerintah pusat akan menyiapkan alat dan mesin pertanian, traktor, perbaikan irigasi, serta pemetaan lahan menggunakan teknologi drone. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden RI.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyerahkan data kerusakan pertanian dan perkebunan akibat bencana secara langsung kepada Menteri Pertanian. Data tersebut akan menjadi dasar penanganan lanjutan dan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Aceh Tengah.
“Kami berharap kebijakan padat karya ini benar-benar dirasakan oleh petani Aceh Tengah, agar pemulihan ekonomi rakyat berjalan seiring dengan pemulihan lahan pertanian”, kata Bupati Haili setelah kegiatan tersebut.
Melalui program padat karya dan percepatan rehabilitasi ini, pemerintah pusat dan daerah optimistis sektor pertanian Aceh dapat segera bangkit, produksi pangan kembali normal, serta kesejahteraan petani terdampak bencana dapat pulih secara berkelanjutan.
