Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan demokrasi yang sehat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak boleh diekspresikan dengan cara-cara yang memicu kerusuhan dan membahayakan negara. Presiden mengingatkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan suasana aman, tertib, dan kondusif.
RAKORNAS Tahun 2026 dihadiri Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah se-Indonesia, unsur Forkopimda, serta Kepala BPS kabupaten/kota. Kegiatan ini menjadi momentum strategis konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2025–2029.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan secara regulatif, namun harus dipahami, disepakati, dan diimplementasikan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, RAKORNAS menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan tafsir masing-masing.
Secara khusus, RAKORNAS Pempus–Pemda Tahun 2026 bertujuan untuk, Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam isu-isu strategis seperti kemiskinan, pangan, pendidikan, dan stunting, Menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, mengingat masih adanya kebijakan yang kuat secara regulasi namun lemah dalam eksekusi, Menjelaskan tujuan, target, dan indikator Program Prioritas Presiden, Mengidentifikasi kendala implementasi serta merumuskan solusi konkret, dan Memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, berdampak, efektif, efisien, dan akuntabel melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,04 persen. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60.047.246 penerima manfaat setiap hari di 38 provinsi, didukung oleh 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sektor pendidikan, sebanyak 15.945 anak telah bersekolah di 166 Sekolah Rakyat, sementara 16.140 sekolah SD, SMP, dan SMA telah direnovasi sepanjang 2025. Selain itu, 288.180 sekolah menerima dukungan IFP belajar.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 81.613 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 22.950 KDKMP. Investasi sepanjang 2025 berhasil menciptakan 2.710.532 lapangan kerja baru, dengan peningkatan ekspor nasional mencapai 8,14 persen. Lembaga pengelola investasi Danantara juga telah terbentuk dengan aset kelolaan mencapai USD 1 triliun.
Di bidang kesehatan dan pangan, pemerintah mencatat 70 juta pemeriksaan kesehatan gratis, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya, serta cadangan beras Bulog sebesar 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si, hadir langsung dalam RAKORNAS tersebut untuk mendengarkan seluruh arahan Presiden. Kegiatan ini turut diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda yang meliputi Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, serta Kepala BPS kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
