Aceh Tengah – Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tengah, Jurnalisa, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik pascabencana alam, serta menunjuk satu juru bicara resmi sebagai pusat komunikasi pemerintah kepada media dan masyarakat.
Menurut Jurnalisa, keterbukaan informasi dan komunikasi satu pintu menjadi sangat penting dalam situasi darurat bencana, agar tidak terjadi simpang siur informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus terbuka dan memiliki satu juru bicara resmi yang menyampaikan informasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan sampai masyarakat dan media menerima informasi yang berbeda-beda,” tegasnya, Jumat (26/12/2025).
Jurnalisa yang juga wartawan Harian Rakyat Aceh menilai, selama ini jurnalis kerap kesulitan memperoleh informasi yang jelas dari pejabat terkait. Saat media meminta keterangan, tidak jarang kepala dinas maupun pejabat teknis menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan bidangnya.
“Kami butuh informasi yang jelas untuk disampaikan ke masyarakat. Tapi ketika bertanya ke kepala dinas atau ke Kalak BPBD, sering kali jawabannya tidak tahu karena bukan tupoksinya. Ini menunjukkan perlunya satu juru bicara resmi pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan keterbukaan informasi, Jurnalisa juga menyoroti melonjaknya harga kebutuhan pokok di Aceh Tengah pascabencana. Ia meminta dinas terkait segera mengambil langkah pengawasan dan memberikan imbauan tegas kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar.
“Harga sembako mulai melambung tinggi. Pemerintah harus hadir melalui dinas terkait untuk memberikan imbauan dan pengawasan kepada pedagang agar menjual dengan harga yang wajar. Jangan memanfaatkan kondisi bencana untuk mencari keuntungan berlebihan,” katanya.
Tak hanya itu, Jurnalisa juga meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret atas antrian BBM dan elpiji 3 kilogram yang masih terjadi di sejumlah titik di Aceh Tengah. Menurutnya, kelangkaan dan antrian panjang hanya akan memperparah tekanan psikologis masyarakat.
“Antrian BBM dan gas elpiji 3 kg harus segera dicarikan solusi. Distribusi harus dipastikan lancar dan tepat sasaran, supaya masyarakat tidak semakin terbebani di tengah kondisi pascabencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus tampil sebagai pihak yang menenangkan, memberikan kepastian, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini, kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan. Rakyat butuh kejelasan, ketenangan, dan kebijakan yang berpihak,” pungkas Jurnalisa.
Rizkan
