Aceh Tenggara – Pembukaan jalan tani di sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Leuser, Aceh Tenggara, yang seharusnya menjadi program untuk memperlancar distribusi hasil pertanian warga, kini menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaliber Aceh.
Ketua LSM Kaliber, Zoel Kenedi, menyampaikan bahwa proyek tersebut justru dipenuhi kejanggalan dan diduga menjadi ladang permainan elit politik lokal. Menurutnya, meskipun dana yang digunakan bersumber dari Dana Desa (DD), namun pelaksanaan pekerjaan mulai dari pengerahan alat berat hingga pengawasan dilakukan oleh kelompok tertentu yang disebut sebagai orang-orang dekat elit politik di Aceh Tenggara.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa kepala desa hanya dijadikan formalitas. Bahkan, beberapa kepala desa mengaku tidak mengetahui detail teknis pembangunan, karena semuanya dikendalikan oleh pihak luar, atas nama kepentingan pejabat teras daerah,” ujar Zoel, Selasa (2/7/2025).
Lebih lanjut, Zoel menyebut bahwa nilai anggaran untuk pembukaan jalan tani tersebut berkisar antara Rp100 juta hingga Rp120 juta per desa, tergantung panjang ruas jalan yang dikerjakan.
“Kami menduga ada agenda tersembunyi di balik proyek ini. Bagi kepala desa yang tidak mau ikut aturan main dari orang suruhan elit politik, maka akan diancam dicopot jika berstatus penjabat, atau akan diaudit secara ketat jika kepala desa definitif,” tambahnya.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya bentuk intervensi, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Ia menuding proyek ini sebagai salah satu cara untuk mengembalikan dana politik pasca pilkada lalu.
“Apakah karena Kecamatan Leuser tidak memberikan dukungan suara maksimal kepada Bupati terpilih, maka desa-desa di sana dijadikan korban politik balas dendam?” kata Zoel dengan nada mempertanyakan.
Zoel menegaskan bahwa masyarakat Leuser juga merupakan warga Aceh Tenggara yang berhak mendapatkan pembangunan yang adil tanpa tekanan politik. Ia mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan sebagai alat pemerasan terhadap hak rakyat.
“Jangan jadikan Dana Desa sebagai sapi perah untuk memenuhi nafsu syahwat para penguasa. Kami mendesak Kajati Aceh untuk turun langsung dan memeriksa proyek-proyek tersebut di lapangan,” tegasnya.
LSM Kaliber juga meminta aparat penegak hukum serta lembaga pengawas lainnya untuk tidak tutup mata terhadap kondisi ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil seperti Leuser.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan LSM Kaliber Aceh.
