Aceh tenggara – Ketua KALIBER Aceh mengecam keras pelaksanaan kegiatan pembangunan MCK oleh Dinas PUPR Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 13 desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Program tersebut dinilai dijalankan secara semena-mena, minim transparansi, dan menyisakan banyak kejanggalan serius di lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan masyarakat, kegiatan MCK tersebut tidak menunjukkan perencanaan yang jelas, tidak berbasis kebutuhan riil warga, serta minim keterlibatan masyarakat desa. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran negara.
Ketua KALIBER Aceh menegaskan, praktik semacam ini bertentangan langsung dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan setiap rupiah anggaran digunakan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain itu, tertutupnya informasi terkait kegiatan MCK tersebut melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena badan publik wajib membuka dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.
“Kegiatan MCK ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut uang negara, kesehatan masyarakat, dan tanggung jawab jabatan. Jika sejak awal sudah penuh kejanggalan, maka Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Ketua KALIBER Aceh.
Atas dasar itu, KALIBER Aceh secara resmi mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutacane untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, guna mengklarifikasi seluruh proses perencanaan, penentuan lokasi, pelaksanaan, serta penggunaan anggaran kegiatan MCK di 13 desa tersebut.
Ketua KALIBER Aceh menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau potensi kerugian keuangan negara, maka hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KALIBER Aceh menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan berhenti pada kecaman, melainkan mendorong langkah hukum konkret demi memastikan tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum dan mempermainkan uang rakyat Aceh Tenggara.
